SUARAINDONEWS.COM, JakartaHasil Voting Komisi XI DPR RI memilih Agus Joko Pramono sebagai calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan perolehan suara terbanyak. Agus terpilih kembali menjadi anggota BPK periode 2018-022, setelah berhasil menyisihkan 17 calon anggota BPK lainnya. Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR di gedung parlemen, Jakarta, sejak Senin (16/4/2018) hingga Rabu (18/4/2018) malam.
Berdasarkan hasil voting yang dilakukan anggota Komisi XI kemarin, Agus mendapatkan 51 suara. Dari 17 calon lainnya, yang memperoleh suara hanya dua, yakni Muhammad Syarkawi Rauf dengan 2 suara dan Ilham yang meraih 1 suara.
“Hasil voting ini nantinya akan diserahkan kepada Pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti dalam keputusan ditingkat Paripurna, “Jeno usai pengambilan keputusan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Anggota BPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (18/4/2018) malam.
Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno menuturkan, pihaknya telah mendalami seluruh visi misi para calon serta program kerjanya. Ia pun berharap Anggota BPK terpilih mampu meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan negara untuk menghadirkan penyelenggaraan negara yang akuntabel.
”Komisi XI telah lakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon Anggota BPK. Kita telah mendalami visi dan misi dan program kerja para kandidat anggota BPK, sama seperti biasa kita kembalikan pada tugas dan wewenang BPK sebagai auditor negara,” ujar Jeno
Agus yang merupakan anggota BPK 2013-2018, kembali mencalonkan diri lagi di periode berikutnya, berjanji menjadikan BPK sebagai pendorong pencapaian tujuan negara sesuai dengan amanat UUD 1945.
“Ini tecermin dalam visi di BPK. Bahwa sebagai amanat UUD 1945, negara mempunyai tujuan yang tecermin di dalam tujuan dari setiap organisasi pemerintahan yang masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah,” ujarnya.
Untuk dapat mencapai visi tersebut, dalam fit and proper test, Agus mengaku telah mengkaji ada beberapa tantangan dalam implementasi program-program pemerintah, diantaranya kemandirian ekonomi, ketahanan energi, Jaminan Kesehatan Nasional yang belum efektif, pendidikan, dana desa, dan BUMN yang belum dikelola optimal.(Bams/EK)
