SUARAINDONEWS.COM, Manggarai Barat – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendorong pemerintah mempercepat pemulihan permukiman sekitar 4.000 warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih berada di posko pengungsian.
Saan menilai pemerintah perlu menetapkan target pemulihan yang jelas agar para pengungsi tidak terlalu lama tinggal di posko dan dapat segera kembali ke rumah atau menempati hunian tetap (huntap).
“Jangan sampai 4.000 pengungsi ini berlarut-larut di posko. Harus ada target pemulihan yang jelas,” ujar Saan Mustopa dalam rapat koordinasi penanganan bencana bersama Satuan Tugas Penanggulangan Pascabencana (Galapana) DPR RI di Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Menurut Saan, langkah awal yang harus dilakukan pemerintah adalah memetakan kondisi rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat.
Data tersebut diperlukan untuk menentukan langkah penanganan masing-masing rumah sekaligus mempercepat pengurangan jumlah warga yang masih berada di pengungsian.
“Nah makanya tadi mana yang rusak ringan, sedang, berat, sehingga pelan-pelan dari 4.000 pengungsi ini kan pelan-pelan bisa berkurang,” katanya.
Saan menegaskan, proses pemulihan permukiman harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan diharapkan dapat segera kembali setelah dinyatakan aman, sementara rumah dengan kerusakan lebih berat membutuhkan perbaikan atau pembangunan kembali.
Bagi warga yang rumahnya tidak memungkinkan untuk segera ditempati, pemerintah perlu mempercepat pembangunan hunian tetap sebagai solusi agar mereka tidak terus bergantung pada posko pengungsian.
Di sisi lain, Saan meminta kebutuhan dasar masyarakat selama berada di pengungsian tetap menjadi perhatian pemerintah. Pemenuhan makanan, air bersih, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara serta kebutuhan kelompok rentan harus berjalan beriringan dengan proses pemulihan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Saan mengatakan DPR RI akan terus mengawal penanganan gempa NTT, tidak hanya pada tahap tanggap darurat, tetapi hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai.
Menurutnya, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya diukur dari kecepatan evakuasi dan distribusi bantuan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mengembalikan masyarakat terdampak ke kehidupan yang normal.
“DPR akan terus mengawal penanganan bencana hingga tahap pemulihan agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal,” ujar Saan.
(Robby Bustami)
