SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komisi I DPR RI mendesak aparat TNI dan Polri segera mengusut tuntas penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya hingga tewas di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, pada Rabu (9/9/2026).
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyebut penembakan tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terus berulang. Ia meminta aparat tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan dan motif di balik aksi kekerasan tersebut.
“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujar Oleh Soleh di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Oleh Soleh juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban. Menurutnya, negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat maupun pegawai pemerintah yang menjalankan pelayanan publik.
Ia menilai kasus tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat strategi penanganan kelompok bersenjata di Papua. Menurutnya, pendekatan keamanan tidak cukup dilakukan secara parsial setiap kali terjadi aksi kekerasan.
“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali ada korban,” kata politisi Fraksi PKB tersebut.
Oleh Soleh mendorong pemerintah bersama TNI dan Polri menyusun strategi penanganan secara komprehensif dengan sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas.
“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegasnya.
Menurut dia, roadmap tersebut diperlukan agar penanganan keamanan di Papua dapat berjalan lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan. Langkah keamanan, kata dia, juga perlu berjalan beriringan dengan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan masyarakat sipil.
Oleh Soleh mengingatkan pendekatan yang hanya bersifat responsif berisiko membuat pola kekerasan terus berulang. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memiliki strategi jangka panjang untuk menciptakan kondisi keamanan sehingga masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.
“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” ujarnya.
Selain itu, Oleh Soleh meminta aparat melakukan investigasi secara profesional untuk mengungkap pelaku, jaringan, dan motif penembakan. Ia menekankan proses penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dengan tetap menjunjung hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
(Riana P)
