SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan kebijakan baru bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memasuki usia 17 tahun. Tak hanya mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), warga nantinya juga akan memperoleh rekening bank yang disiapkan secara otomatis dan diisi saldo awal Rp50.000.
Rencana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian rekening akan dikaitkan dengan penerbitan KTP ketika warga memasuki usia 17 tahun.
“Pada saat warga negara mencapai usia 17 tahun, maka dia akan memperoleh KTP plus rekening, nomor rekening,” kata Airlangga dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Selasa (8/9/2026).
Program tersebut akan menggandeng dua bank, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI untuk pelaksanaan secara nasional dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk wilayah Aceh.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan kedua bank tersebut telah berkoordinasi untuk mempercepat pelaksanaan pembukaan rekening bagi masyarakat.
Pemerintah juga menyiapkan saldo awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening. Dana tersebut bersumber dari APBN dan nantinya dapat ditarik oleh pemilik rekening.
Airlangga menyebut jumlah WNI berusia 17 tahun ke atas yang menjadi sasaran kebijakan mencapai sekitar 200 juta orang. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran program tersebut sekitar Rp11 triliun.
Jika dihitung berdasarkan saldo Rp50.000 untuk sekitar 200 juta rekening, nilai saldo awalnya mencapai sekitar Rp10 triliun. Angka Rp11 triliun yang disebut pemerintah merupakan perkiraan anggaran program secara keseluruhan.
Pemerintah juga memastikan saldo awal Rp50.000 tersebut tidak akan tergerus biaya administrasi. Aturan khusus tengah disiapkan dengan melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Nanti Pak Ferry bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot,” ujar Airlangga.
Untuk Apa Rekening Baru Ini?
Rekening tersebut tidak hanya disiapkan sebagai tempat menyimpan saldo Rp50.000. Pemerintah ingin rekening tersebut menjadi bagian dari sistem penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos).
Dengan rekening yang terhubung dengan identitas kependudukan, pemerintah berharap penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih langsung dan tepat sasaran.
Rekening tersebut juga dirancang untuk mendukung transaksi digital. Salah satu yang disiapkan adalah integrasi dengan sistem pembayaran QRIS, termasuk bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Airlangga mengatakan rekening-rekening tersebut nantinya akan dikonsolidasikan. Pemerintah juga masih membahas mekanisme bagi masyarakat yang sudah mempunyai rekening bank sebelumnya.
“Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah, jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat,” kata Airlangga.
Tidak Perlu Antre ke Bank?
Meski pemerintah menyebut rekening akan diberikan secara otomatis, mekanisme teknis pembukaannya masih dalam pembahasan.
Pemerintah berencana menggunakan data kependudukan dari Dukcapil sehingga warga tidak harus melakukan proses pembukaan rekening secara konvensional di kantor bank.
Airlangga mengatakan pemerintah bersama BI dan OJK masih mematangkan skema pelaksanaan serta tahapan rollout program tersebut. Pelaksanaannya juga direncanakan dilakukan secara bertahap.
Pemerintah menargetkan program ini dapat mulai berjalan sebelum akhir 2026.
Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin setiap warga sejak memasuki usia dewasa sudah terhubung dengan sistem keuangan formal. Selain memperluas inklusi keuangan, rekening tersebut diproyeksikan menjadi infrastruktur untuk penyaluran bantuan pemerintah dan transaksi digital.
Namun, sampai saat ini kebijakan tersebut masih berada dalam tahap persiapan. Detail mengenai mekanisme pembukaan rekening, tahapan pelaksanaan, serta teknis integrasi dengan data kependudukan masih harus difinalisasi pemerintah bersama perbankan, BI dan OJK.
(Robby Bustami)
