SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dikemas dengan target yang penuh optimisme. Namun, semua tersebut harus menjawab semua tantangan di tahun yang sama. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah Said mengaku, pemerintah dan DPR telah menyepakati pembicaraan awal terhadap target asumsi makro, indikator kesejahteraan, dan postur RAPBN 2022.
“Secara umum, Nota Keuangan RAPBN tahun 2022 sejalan dengan pembahasan awal Pokok-Pokok RAPBN 2022 antara pemerintah dan DPR,” sebut Said dalam siaran persnya, Selasa (17/8/2021).
Namun, Banggar DPR memberikan catatan dan penegasan kepada pemerintah agar kerangka kebijakan RAPBN tahun 2022 menjawab tantangan tahun 2022.
Sehingga, menurut politisi PDI-Perjuangan itu, target RAPBN 2022 secara obyektif memang sangat realistis. Target Indikator RAPBN 2022 tercapai dengan asumsi pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19.
Oleh sebab itu, pemerintah memiliki waktu hanya satu semester untuk menaklukkan pandemi. Padahal, tantangan menghadapi pandemi Covid-19 masih sangat besar.
Misalnya, ungkap Said, target realisasi vaksinasi yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Kemudian target testing dan tracing yang masih rendah dan naik turun. Begitu juga kecukupan fasilitas kesehatan, khususnya di luar Jawa yang masih rendah. Anggota Komisi XI DPR RI itu berharap, segenap kementerian/lembaga, termasuk Pemda meningkatkan kinerjanya. Pasalnya, Covid-19 masih jadi sumber ketidakpastian terbesar atas situasi ekonomi nasional ke depan.
“Pandemi Covid-19 menjadi game changer. Bisakah kita lalui tahun 2021, tentu sangat bergantung kinerja kita selama enam bulan ke depan,” ulasnya. Menurutnya, target pertumbuhan PDB tahun 2022 sebesar 5-5,5 persen bisa diraih bila pada tahun 2021 pertumbuhan PDB minimal 3,3 persen. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki sisa dua kuartal mempertahankan pertumbuhan PDB pada zona positif minimal 3 persen sebagai baseline.
“Saya perkirakan kuartal III 2021 akan mengalami kontraksi sekitar 1,7-2,2 persen akibat PPKM yang menekan sektor riil. Untuk itu pada kuartal IV 2021, pemerintah harus bisa minimal mencapai target pertumbuhan PDB 4,7 persen,” imbuh Said.
Sementara itu, dalam pengantar Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan beberapa indikator.
Pertumbuhan ekonomi 5-5,5 persen, inflasi 3 persen, dan nilai tukar rupiah Rp14,350. Sedangkan suku bunga SUN 6,82 persen, harga minyak 63 USD/barel, lifting minyak 703 barel/hari, lifting gas 1.035 setara barel/hari,
Selain itu, target pendapatan negara Rp1.840,7 triliun, target belanja negara Rp2.708,7 triliun, rasio defisit terhadap PDB Rp868 triliun (4,85 persen PDB), transfer ke daerah dan desa Rp770,4 triliun, tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9 persen, dan rasio gini 0,376-0,378. (wwa)
