SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyoroti politik uang sebagai ancaman utama dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Ia meminta semua pihak, termasuk tim kampanye dan pasangan calon, untuk menjauhi praktik ini demi menjaga integritas demokrasi.
“Politik uang dari waktu ke waktu menjadi salah satu kerawanan terbesar,” kata Bagja dalam simulasi pemungutan suara di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Ia menegaskan, bukan hanya pemberi tetapi penerima politik uang juga melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada.
Peran Masyarakat Penting
Bagja mengingatkan, masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar untuk tidak meminta uang sebagai imbalan suara. “Masyarakat jangan meminta politik uang. Kalau memilih harus diberi uang, itu tidak diperkenankan,” tambahnya. Menurutnya, kesadaran bersama menjadi kunci untuk memutus rantai politik uang.
Simulasi TPS untuk Mitigasi Masalah
Bawaslu meninjau langsung simulasi pemungutan suara sebagai bagian dari upaya memitigasi potensi masalah di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada sekitar 30 kerawanan yang diidentifikasi, termasuk:
– TPS yang tidak ramah disabilitas,
– Sengkarut daftar pemilih pindahan dan tambahan,
– Keterlambatan distribusi logistik, dan
– Pemahaman petugas TPS yang belum maksimal.
“Persoalan seperti kurang ramahnya TPS untuk disabilitas hingga kesalahan pemahaman tentang daftar pemilih tambahan atau pindahan perlu diperbaiki,” ujar Bagja.
Kesiapan KPU dan Distribusi Logistik
Menurut pengawasan Bawaslu, logistik pemilu saat ini sudah tersedia di berbagai daerah. Namun, Bagja mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan distribusi logistik tepat waktu dan sampai di TPS sehari sebelum pemungutan suara.
“Saya kira persiapan KPU sudah sesuai timeline. Tinggal distribusi logistik sampai TPS,” imbuhnya.
Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi
Bagja juga meminta KPU lebih aktif mensosialisasikan aturan pemilu, seperti penggunaan biodata bagi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. “Biodata itu belum tersosialisasikan dengan baik. Teman-teman KPU perlu menjelaskan bentuk dan penggunaannya,” katanya.
Harapan untuk Pilkada 2024
Dengan Pilkada yang tinggal menghitung hari, Bawaslu berharap seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara pemilu dapat bekerja sama untuk menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan bebas dari politik uang.
“Mari bersama menjaga demokrasi ini tetap sehat dan bermartabat,” tutup Bagja.
(Anton)
