SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Sari Yuliati menantang seluruh gerakan Kosgoro 1957 mempercepat konsolidasi organisasi dengan target seluruh provinsi dan sedikitnya separuh kabupaten/kota di Indonesia memiliki struktur kepengurusan paling lambat akhir Desember 2027.
Hal itu disampaikan Sari saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) Bersama Gerakan Kosgoro 1957 Tahun 2026 di Kantor DPP Partai Golkar, Anggrek Neli Murni, Jakarta.
Mubes tersebut diikuti tiga gerakan Kosgoro 1957, yakni Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro 1957 (PPK/GP2K), Himpunan Pengusaha Kosgoro 1957 (HPK), dan Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957 (Hima).
Menurut Sari, Mubes menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi, baik secara struktural maupun fungsional.
“Untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi. Kebersamaan tiga gerakan ini menunjukkan bahwa Kosgoro 1957 adalah rumah besar yang mengedepankan kekeluargaan, gotong royong, dan semangat Tri Dharma Kosgoro: pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas,” ujar Sari.
Ia meminta masing-masing ketua umum gerakan Kosgoro 1957 segera menyelesaikan, membentuk, dan melengkapi kepengurusan DPD I di seluruh provinsi yang masih belum lengkap.
“Ini harus menjadi target utama konsolidasi organisasi,” tegasnya.
Sari menyebut kelengkapan struktur menjadi fondasi penting sebelum organisasi menjalankan agenda konsolidasi secara lebih luas. Berdasarkan data yang disampaikannya, saat ini terdapat 10 struktur Hima, 12 HPK, dan 17 PPK.
“Kalau sarananya tidak lengkap, apa yang mau kita konsolidasikan?” katanya.
Selain penguatan struktur organisasi, Sari menekankan pentingnya transformasi digital di tubuh Kosgoro 1957. Setiap DPD I, kata dia, harus memiliki struktur dan kanal media sosial sebagai bagian dari strategi komunikasi serta konsolidasi organisasi.
“Zaman sekarang suka tidak suka, itulah salah satu yang menjadi kekuatan konsolidasi. Jadi selain berperang di darat, kita juga harus berperang di udara,” ujarnya.
Sari kemudian menetapkan target yang lebih luas. Seluruh gerakan Kosgoro 1957 ditantang memiliki struktur minimal di seluruh provinsi serta sedikitnya 50 persen kabupaten/kota di Indonesia paling lambat akhir 2027.
Menurutnya, konsolidasi organisasi tidak semata-mata ditujukan untuk memperkuat kelembagaan Kosgoro 1957, tetapi juga meningkatkan daya dukung terhadap Partai Golkar menghadapi Pemilu 2029.
“Konsolidasi ini penting bukan hanya untuk memperkuat kelembagaan Kosgoro 1957, tetapi juga untuk meningkatkan daya dukung terhadap Partai Golkar menuju Pemilu 2029,” tegasnya.
Namun, Sari mengingatkan konsolidasi tidak boleh berhenti pada pembentukan struktur. Kosgoro 1957 harus hadir di tengah masyarakat melalui program nyata yang menjawab kebutuhan rakyat.
“Kader Kosgoro 1957 harus hidup bersama rakyat, berkarya, dan mengabdi untuk rakyat. Itulah wujud nyata dari Tri Dharma Kosgoro,” katanya.
Ia berharap Mubes Bersama Gerakan Kosgoro 1957 Tahun 2026 menghasilkan evaluasi, program kerja, target konsolidasi, serta kepemimpinan yang kuat, kredibel, progresif, dan terukur.
Respons Sari Yuliati soal Kapal Tenggelam
Dalam kesempatan tersebut, Sari yang juga Wakil Ketua DPR RI turut menanggapi kecelakaan kapal yang tenggelam dalam perjalanan dari perairan Banyuwangi menuju Banjarmasin.
Sari menyampaikan duka cita kepada para korban dan keprihatinan atas kejadian tersebut. Ia meminta dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab kecelakaan.
“Kita ingin dan kita meminta untuk diinvestigasi secara menyeluruh apa yang menjadi penyebab kejadian tersebut, sehingga di kemudian hari tidak terulang kembali,” ujarnya.
Menurut Sari, apabila hasil investigasi menemukan adanya pihak yang bertanggung jawab, maka harus ada tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menegaskan DPR RI terbuka menggunakan fungsi pengawasan, termasuk memanggil pihak penyedia transportasi apabila diperlukan.
“Pasti. Kita akan melakukan fungsi pengawasan,” kata Sari.
Sari berharap proses evaluasi dan pengawasan dapat memastikan aspek keselamatan transportasi diperkuat sehingga tragedi serupa tidak kembali terjadi.
(Yulianto)
