SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak, dengan lantang menyatakan dukungannya terhadap kebijakan revolusioner Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bertekad menghancurkan praktek kartel impor pangan yang selama ini menindas rakyat. Amin menyerukan penghapusan kuota impor yang telah lama merugikan petani lokal dan konsumen, serta memicu ketimpangan harga pangan yang tak terkendali.
Kartel Impor: Musuh Bersama Rakyat!
Amin menegaskan bahwa kartel impor pangan yang selama ini beroperasi di balik layar telah merusak struktur pasar dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dengan adanya sistem kuota impor yang membatasi jumlah pemain, hanya segelintir importir besar yang menguasai pasar dan memanipulasi harga.
“Ini jelas merugikan rakyat, harga pangan melonjak, sementara petani lokal terpinggirkan. Saatnya negara kita bebas dari jeratan kartel pangan!” tegas Amin dengan semangat tinggi.
Menurutnya, kuota impor adalah pintu masuk eksklusif bagi mafia pangan yang beraksi tanpa pengawasan.
“Dengan menghapus kuota dan menggantinya dengan mekanisme pasar yang lebih transparan, kita akan menghancurkan kartel pangan dari akarnya,” lanjut Amin. Ia menambahkan bahwa penghapusan kuota impor juga membuka ruang yang lebih adil bagi para pemain baru yang bisa membawa perubahan bagi sektor pangan Indonesia.
Petani dan UMKM: Keberlanjutan yang Tak Terbantahkan!
Amin menyebutkan bahwa keberadaan kartel pangan telah menghambat kemajuan sektor pertanian dalam negeri, bahkan mengancam keberlanjutan usaha petani dan kelompok UMKM yang terjebak dalam ketergantungan pada impor.
“Komoditas strategis seperti beras, gula, daging, dan bawang putih masih diimpor dalam jumlah besar meskipun kita punya potensi besar untuk memproduksinya sendiri. Ini jelas tidak adil!” ujar Amin, seraya menyerukan agar pemerintah bertindak tegas untuk melindungi petani lokal.
Dengan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan pangan, Amin mengingatkan bahwa inilah momentum yang tepat untuk menindak tegas mafia pangan.
“Presiden Prabowo ingin Indonesia berdikari dalam bidang pangan, dan kita harus bergerak cepat untuk mewujudkannya. Tidak boleh ada lagi yang mengendalikan pasar pangan hanya untuk kepentingan segelintir pihak,” ungkap Amin.
Sinergi Pemerintah dan Penegak Hukum: Hancurkan Kartel!
Amin juga mendesak lembaga-lembaga terkait, seperti KPPU, BPK, dan aparat penegak hukum, untuk bekerja sama dalam mengusut tuntas praktik monopoli dan kartel impor pangan yang sudah berlangsung lama.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pangan adalah harga mati. Kita butuh tindakan nyata, bukan hanya sekadar wacana,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang berfokus pada sektor perdagangan, Amin berkomitmen untuk terus mengawal regulasi yang mendukung produksi pangan dalam negeri dan memberantas praktik curang yang merugikan rakyat.
“Kita harus memastikan kedaulatan pangan bukan hanya menjadi slogan kosong, tapi sebuah kenyataan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Harga pangan stabil, petani sejahtera, dan pasar berjalan adil,” tutup Amin dengan keyakinan.
Menuju Indonesia Berdikari!
Dengan dukungan tegas dari Amin Ak dan kebijakan ambisius Prabowo, Indonesia sedang bergerak menuju era baru dalam pengelolaan pangan. Negara ini berpotensi melepaskan diri dari ketergantungan impor yang selama ini merugikan banyak pihak. Kini saatnya untuk membongkar kartel impor, memberikan ruang bagi petani lokal, dan memastikan pangan tersedia dengan harga yang adil untuk seluruh rakyat Indonesia.
(Anton)
