SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton guna memperkuat cadangan beras pemerintah.
Untuk mempercepat realisasi impor tersebut, BULOG memperbanyak destinasi pelabuhan penerima agar beras impor bisa segera dibongkar dan disalurkan.
Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso menyampaikan bahwa selama proses pembongkaran beras impor itu BULOG berkoordinasi dan mendapatkan support dari Pelindo yang akan melayani tiga shift (24 jam) sehingga mampu mempercepat layanan bongkar pada kapal beras dimaksud. Di samping itu BULOG juga melakukan berbagai upaya guna mempercepat realisasi pembongkaran beras impor itu yang salah satunya dengan membuka destinasi tambahan pelabuhan penerima baru.
“Untuk percepatan realisasi impor beras itu, kita langsung tujukan kepada 28 pelabuhan penerima di seluruh Indonesia. Tadinya hanya 17 pelabuhan namun dalam rangka percepatan kita tambah 11 pelabuhan lagi jadi total ada 28 pelabuhan penerima,” kata Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso dalam keterangannya Jumat (10/11/2023).
Selanjutnya Budi Waseso juga menjelaskan bahwa dari tambahan kuota impor sebanyak 1,5 juta ton dari pemerintah ini hanya bisa direalisasikan sebanyak 1 juta ton saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam proses importasi tersebut mulai dari proses penyiapan komoditasnya maupun kebutuhan kapal untuk angkutan dari negara pengirim.
“Yang bisa kita realisasikan hanya yang terkontrak tahun ini saja. Kita sudah berhasil kontrak sebanyak 1 juta ton, sisanya yang 500 ribu ton tidak bisa carry over karena carry over hanya bisa untuk yang terkontrak tahun ini saja. Dengan tambahan kuota impor ini stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikuasai BULOG jumlahnya sangat aman sampai dengan tahun depan,” kata Budi Waseso.
Adapun stok beras yang dikuasai BULOG saat ini ada sebanyak 1,3 juta ton, kemudian dengan tambahan baru penugasan impor dari pemerintah ini maka jumlahnya lebih dari cukup untuk kebutuhan penyaluran sampai dengan tahun depan guna menjaga stabilitas harga beras di Masyarakat. (Akhirudin)
