SUARAINDONEWS.COM, Surabaya-Diharapkan pembangunan infrastruktur kereta api senilai Rp 77 Triliun di Kalimantan Tengah (Kalteng) bisa dimulai pada tahun 2021. Apalagi proyek rel kereta Puruk Cahu-Batanjung itu merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalteng. Dan DPD RI mendorong percepatan pembangunan rel kereta api di Kalimantan Tengah yang masuk dalam PSN tersebut, ujar Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (28/12).
Pembangunan rel kereta Kalteng direncanakan mulai berjalan tahun depan. Sedianya proyek ini ditargetkan pada 2019, namun karena ada kendala, maka prosesnya tertunda. Terbaru, proyek pembangunan rel kereta di Kalteng tersebut diharapkan akan masuk tahapan ground breaking pada 2021.
Salah satu kendala proyek tersebut adalah perbedaan nomenklatur yang kini sudah disesuaikan. Jika sebelumnya rute kereta api di Kalteng ini adalah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya langsung menuju Batanjung Kabupaten Kapuas, kini ada penyesuaian. Dari kontrak terbaru, jalur kereta api Puruk Cahu-Batanjung akan melalui Bangkuang Kabupaten Barito Selatan.
Pihak pelaksana telah melaksanakan pembahasan adendum kontrak. Untuk saat ini yang masih diperlukan adalah jaminan politik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang perlu diusulkan atas dasar kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD. LaNyalla pun berharap agar proses politik di daerah tersebut dapat segera dibahas, agar berbuah kesepakatan untuk bisa diajukan ke Kemenkeu.
“Kepala daerah dan DPRD sebaiknya segera membuat kesepakatan formil agar proyek rel kereta Puruk Cahu-Batanjung bisa digarap secepatnya. Proses ini penting karena bagian dari birokrasi yang harus dilaksanakan untuk kepastian jaminan dari pemerintah,” tutur LaNyalla.
Rel kereta api di Kalteng ini seharusnya sudah bisa dioperasionalkan pada tahun 2024. Fokus awal pemanfaatan rel kereta ini adalah untuk angkutan sumber daya alam (SDA), yang ke depannya juga akan diarahkan sebagai angkutan penumpang. Dan DPD RI akan terus memberi dukungan agar pembangunan di daerah terus dikembangkan pemerintah. Ini merupakan upaya mensejahterakan rakyat, dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, khususnya dari daerah setempat, sehingga harus dikawal oleh para senator sebagai perwakilan daerah, pungkas LaNyalla.(***tjoek
