SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Dalam rangka Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Pangan dan Pertanian, DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Acara yang berlangsung pada Kamis (15/8/2024) ini mengusung tema “Kedaulatan Pangan di Indonesia: Beras, Kedelai, dan Jagung.”
Peringatan Guru Besar IPB: Implikasi Program Makan Siang Gratis
Guru Besar IPB Prof. Dwi Andreas Santosa, salah satu pembicara utama dalam FGD, memberikan peringatan mengenai potensi dampak negatif dari program makan siang gratis yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Prof. Andreas, program tersebut diprediksi akan memicu lonjakan impor pangan, terutama beras, karena produktivitas padi domestik yang terus menurun.
Prof. Andreas menekankan bahwa selisih antara kebutuhan pangan dan produksi lokal kemungkinan besar akan ditutupi melalui peningkatan impor. “Kita harus hati-hati, terutama mengingat produktivitas padi kita yang cenderung menurun. Program makan siang gratis ini bisa membuat impor pangan, termasuk beras dan susu, melonjak tinggi,” ujar Prof. Andreas. Ia juga menyoroti perlunya mitigasi risiko untuk mencegah program ini menjadi bencana pangan.
Prof. Andreas menggarisbawahi bahwa ketergantungan pada impor pangan dan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan harus menjadi perhatian serius. Mengutip pernyataan Presiden Bung Karno saat meresmikan Fakultas Pertanian UI pada 1952, ia menekankan bahwa pangan adalah “soal hidup atau mati” dan penting untuk menghidupkan kembali perhatian terhadap sektor pertanian.
Komitmen PDIP: Diversifikasi dan Peningkatan Produktivitas Pangan
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, dalam kesempatan yang sama, menyatakan bahwa diskusi ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP. Hasto menekankan pentingnya membahas aspek-aspek strategis untuk membangun kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. “Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dan langkah konkret yang dapat diambil untuk mempercepat kedaulatan pangan dan memperbaiki kesejahteraan petani,” katanya.
Mindo Sianipar, Ketua DPP PDIP Bidang Pangan dan Pertanian, menegaskan komitmen PDIP untuk memperkuat kedaulatan pangan dengan mendorong diversifikasi pangan. Ia mengamini pernyataan Prof. Andreas mengenai pentingnya diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pada impor. “Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, selalu menggalakkan 10 makanan pendamping beras untuk kepala daerah yang diusung PDIP,” jelas Mindo.
Upaya PDIP untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan
PDIP juga berencana untuk melaksanakan training center untuk pertanian terpadu sebagai bagian dari upaya mendukung kedaulatan pangan. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas padi dan sektor pangan lainnya di Indonesia.
Narasumber lain yang hadir dalam FGD termasuk petani dan pengusaha cabai Dr. Peter Tangka, pengusaha mesin dan alat pertanian Agus Zamroni, serta ahli pertanian Prof. Hendrawan Supratikno dan Antonius Supit. Diskusi ini bertujuan untuk merumuskan solusi konkret guna mengatasi tantangan dalam sektor pangan dan pertanian di Indonesia.
Dengan berbagai pandangan dan rekomendasi yang dibahas, PDIP berharap dapat menyusun kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan pangan dan memastikan keberlanjutan serta kesejahteraan dalam sektor pertanian nasional.
(ANTON)
