SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menegaskan pentingnya peran kehumasan pemerintah dalam menjembatani komunikasi antara negara dan masyarakat. Menurutnya, pesan-pesan kenegaraan harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami publik.
Hal itu disampaikan Neng Eem saat memberikan keynote speech sekaligus membuka Forum Tematik Bakohumas MPR RI bertema “Sinergi Bakohumas dalam Mendukung Publikasi Sidang Tahunan MPR yang Informatif, Kolaboratif, dan Kredibel” di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Neng Eem mengatakan Sidang Tahunan MPR RI bukan sekadar agenda seremonial ketatanegaraan. Forum tersebut menjadi momentum bagi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja, melakukan evaluasi, sekaligus meneguhkan arah kebangsaan kepada masyarakat.
“Sidang ini adalah panggung utama di mana lembaga-lembaga negara berdiri sejajar menyampaikan laporan kinerja, merajut evaluasi, dan meneguhkan arah kebangsaan di hadapan rakyat,” ujar Neng Eem.
Menurutnya, Sidang Tahunan MPR RI juga menjadi momentum untuk memastikan konstitusi, khususnya UUD NRI Tahun 1945, tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan negara dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Namun, Neng Eem mengingatkan bahwa agenda tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal jika informasi yang disampaikan tidak sampai dan tidak dipahami masyarakat.
Karena itu, ia menilai peran Bakohumas menjadi sangat penting untuk menerjemahkan pesan-pesan kenegaraan ke dalam informasi yang sederhana, kontekstual dan dekat dengan masyarakat.
“Di titik inilah seluruh kehumasan pemerintah yang tergabung dalam Bakohumas memegang peran yang tidak tergantikan. Kitalah penerjemahnya, kitalah jembatan, dan kitalah yang mengubah bahasa konstitusi yang kaku menjadi bahasa rakyat yang membumi,” tegasnya.
Neng Eem juga mengajak seluruh insan Bakohumas memperkuat sinergi dalam publikasi Sidang Tahunan MPR RI 2026.
Ia menilai komunikasi publik tidak boleh berjalan sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan masing-masing lembaga. Keterhubungan narasi antarlembaga diperlukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh mengenai agenda, kinerja dan arah kebijakan negara.
“Kehumasan pemerintah tidak boleh bekerja dalam sekat-sekat kelembagaan maupun ego sektoral,” katanya.
Menurut Neng Eem, kolaborasi antarlembaga akan membuat komunikasi pemerintah kepada masyarakat lebih efektif, konsisten dan mudah dipahami.
“Maka mari kita jadikan momentum Sidang Tahunan MPR RI tahun ini sebagai bukti nyata dari sinergi kita. Mari kita pastikan informasinya jelas, sumbernya jelas, dan penyampaiannya juga jelas. Mari kita pastikan informasinya utuh, holistik dan tidak terpotong-potong,” pungkasnya.
Forum Tematik Bakohumas MPR RI tersebut turut dihadiri Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Achmad Zainal Huda, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Molly Prabawaty serta sejumlah pejabat MPR RI dan perwakilan kementerian/lembaga.
(Purwantiningsih)
