SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah dan kementerian terkait segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, persoalan di lapangan terus bermunculan sehingga tidak bisa menunggu proses pembahasan kebijakan agraria yang membutuhkan waktu panjang.
Hal itu disampaikan Dasco saat memimpin rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga pemerintah serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Ruang Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Dasco mengatakan, penyelesaian persoalan agraria secara menyeluruh memang membutuhkan desain besar dan proses yang panjang. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penyelesaian konflik yang sudah terjadi di lapangan.
“Kalau dilihat grand design soal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ini, tentunya akan memakan waktu yang lama dan panjang. Sementara Pansus Agraria yang sudah dibentuk DPR itu juga belum bisa menghasilkan banyak,” ujar Dasco dalam rapat.
Ia menegaskan, kasus-kasus agraria yang muncul satu per satu harus segera mendapatkan penyelesaian.
“Nah, oleh karena itu, kejadian demi kejadian di lapangan yang kemudian datang silih berganti, itu juga tidak bisa menunggu dan harus juga cepat diselesaikan,” katanya.
Dasco bahkan meminta kementerian dan lembaga yang hadir dalam rapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil keputusan terhadap persoalan yang bisa segera dituntaskan.
“Mumpung nih ada nih, menteri, wakil menteri yang semua bisa ambil keputusan pada saat ini dan kita bisa ambil keputusannya untuk masalah A, B, C, kita sepakati di sini,” kata Dasco.
Bahas Konflik yang Paling Mendesak
Rapat koordinasi tersebut digelar untuk membahas sejumlah persoalan agraria yang dinilai strategis dan mendesak.
Dasco mengatakan DPR sengaja mengundang kementerian dan lembaga terkait agar persoalan yang terjadi tidak hanya dibahas secara umum, tetapi juga dapat diarahkan pada langkah penyelesaian.
“Nah, oleh karena itu, saya kemudian berinisiatif mengundang kementerian dan lintas kementerian atau lembaga pada hari ini. Gunanya adalah membicarakan beberapa hal-hal yang strategis serta konflik-konflik agraria yang sangat mendesak untuk segera dituntaskan,” ujarnya.
Dasco juga meminta KPA memaparkan berbagai persoalan konflik agraria yang terjadi di lapangan. Namun, pembahasan akan difokuskan pada kasus yang paling mendesak mengingat keterbatasan waktu.
“Nah, mungkin dari KPA nanti bisa memaparkan, tapi mohon maaf juga kalau karena keterbatasan waktu kita, kita juga batasi mungkin beberapa persoalan yang sangat-sangat mendesak untuk kita segera selesaikan,” imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut hadir. Dari pemerintah, hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Hadir pula Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika.
Rapat ini diharapkan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan keputusan konkret untuk menyelesaikan konflik agraria yang sudah mendesak di lapangan.
(Yulianto)
