SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan jalan yang menghubungkan pusat pemerintahan Kabupaten Merauke dengan Kantor Gubernur Papua Selatan. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memperlancar mobilitas aparatur pemerintah sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
Penanganan jalan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bina Marga pada ruas Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor. Pekerjaan tersebut terbagi dalam dua paket rekonstruksi dengan total panjang penanganan mencapai 11,8 kilometer.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan perlu didukung infrastruktur yang memadai agar pemerintahan daerah dapat menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” kata Dody dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).
Pada paket pertama, rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor Segmen 4 ditangani sepanjang 5 kilometer. Hingga saat ini, progres fisik pekerjaan telah mencapai 56,13 persen.
Sementara paket kedua mencakup penanganan jalan sepanjang 6,8 kilometer dengan progres fisik mencapai 50,42 persen.
Kementerian PU menargetkan kedua paket pekerjaan tersebut dapat mencapai Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan pada 31 Desember 2026.
Dody menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, termasuk memastikan kualitas konstruksi sesuai dengan ketentuan.
“Kementerian PU terus melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal,” tegasnya.
Pemerintah berharap peningkatan infrastruktur jalan tersebut tidak hanya memperlancar akses menuju pusat pemerintahan Papua Selatan, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah.
Pembangunan jalan juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan selatan Papua.
Kementerian PU menyebut pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah DOB Papua Selatan.
(Ginanjar Prio Wibowo)
