SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota Komisi kesehatan DPR Lucy Kurniasari menilai kebijakan pemerintah melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali mulai Senin (11/1/2021) ini tak efektif, menyusul kasus Covid-19 yang telah menembus 1juta orang.
“Kebijakan PSBB dan PPKM terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif, ” kata Anggota Komisi IX DPR, Lucy Kurniasari kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Ditegas Lucy, PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis. Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga. Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung. Ini tentu membuka celah terjadinya penularan Covid-19.
“Tapi, sayangnya pemerintah tampak alergi kalau mendengar kata lockdown. Padahal kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19, ” ujar politikus Partai Demokrat itu.
Legislator dapil Jatim I ini berpendapat pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan.
Ning Surabaya tahun 1986 itu mengakui dan menyadari kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Konsekeunsi dari lockdown, pemerintah mininal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu.
“Masalahnya tersedia tidak anggaran untuk itu. Tentu jawabannya harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown, ” kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya tersebut.(EK)
