SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesegera mungkin menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan masyarakat kalangan bawah.
LaNyalla menilai penanganan konflik lahan sejauh ini belum terlalu maksimal.
“Penyelesaian konflik lahan yang terjadi selama ini belum optimal dilakukan pemerintah. Saya meminta agar tahun ini BPN fokus untuk menyelesaikan konflik lahan tersebut,” kata LaNyalla disela Kundapil, Rabu (11/1/2023).
Sebagaimana diketahui, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 212 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2022 di 33 provinsi di Indonesia. Konflik mencakup luasan lahan mencapai 1.035.613 hektare dan berdampak pada 364.402 Kepala Keluarga (KK).
Berkaca dari hal itu, LaNyalla mendorong BPN menggandeng institusi penegak hukum lainnya untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik lahan yang rata-rata menelan korban masyarakat bawah atau petani kecil.
Sedangkan aksi penyerobotan lahan yang diduga banyak dilakukan PTPN atau sektor perkebunan lainnya tidak tersentuh hukum, bahkan masyarakat yang menjadi korban tindak kriminalisasi.
“Fakta di lapangan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas lahan semakin meningkat. Tentu ini butuh penanganan khusus agar segera dapat dituntaskan,” tegas Senator asal Jawa Timur itu.
Menurut data KPA, aksi penyerobotan lahan warga tertinggi dilakukan sektor perkebunan, proyek pembangunan infrastruktur, sektor pembangunan properti atau real estate, sektor pertambangan, sektor fasilitas militer dan bisnis pertanian.
Fakta itu menunjukkan tak adanya keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang lahannya hanya sedikit, namun diserobot oleh pengusaha besar yang kongkalikong dengan petugas di lapangan.
“Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan. Sementara di sisi lain, pemerintah terus mendorong dan menggenjot masyarakat, dalam hal ini petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Ironisnya, petani dihadapkan pada faktanya lahan mereka yang digusur,” ujar LaNyalla.
Lahan Pengganti
Sementara itu, terkait proyek tol Kediri-Tulungagung yang akan melintasi lebih dari 100 hektare lahan sawah, menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Menurutnya, proyek tersebut akan membuat luas areal persawahan berkurang secara signifikan dan akan mengurangi produksi padi di Jawa Timur.
Karena itu, LaNyalla mendorong agar ada relokasi atau penggantian lahan persawahan yang terdampak di sekitar lokasi.
“Badan Pertanahan Nasional harus berkoordinasi dengan kementerian lain terkait relokasi lahan agar lahan persawahan warga yang terdampak mendapat lahan pengganti dengan peruntukan yang sama,” ucap LaNyalla.
Menurut LaNyalla, upaya tersebut merupakan solusi tepat dalam menjaga produksi padi di Jawa Timur. Sebab selama ini Jawa Timur menjadi produsen padi terbesar secara nasional.
“Kita perlu berusaha membatasi alih fungsi lahan pertanian produktif, karena ketahanan pangan sangat strategis bagi sebuah bangsa,” tuturnya.
Selain khawatir dengan menurunnya produksi padi, LaNyalla juga khawatir dengan penggunaan uang ganti rugi yang diterima warga terdampak.
“Penggunaan lahan untuk kepentingan jalan tol dan uang ganti rugi yang diterima warga bisa menjadikan mereka bersikap konsumtif. Akhirnya bukan hanya kehilangan lahan namun kehilangan mata pencaharian kalau tidak mampu mengelola uang dengan baik,” papar dia.
Oleh sebab itu, LaNyalla meminta pemerintah maupun lembaga keuangan memberi edukasi cara mengelola keuangan kepada masyarakat penerima ganti rugi proyek nasional. (wwa)
