SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun terakhir mulai menunjukkan perubahan, terutama dari sisi perumusan kebijakan yang dinilai semakin partisipatif dan terbuka terhadap masukan publik.
Hal itu disampaikan Trubus dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang digelar di Gedung DPR RI, Kamis (22/10/2026), saat membahas dua tahun pemerintahan Prabowo.
Menurut Trubus, pada awal pemerintahan, sejumlah kebijakan sempat menuai kritik karena dianggap terlalu elitis, bersifat top-down, dan kurang melibatkan masyarakat. Namun, memasuki tahun kedua, ia melihat adanya perubahan pendekatan menuju proses yang lebih dialogis melalui konsultasi publik dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.
“Sekarang sudah mulai ada dialog, konsultasi publik, dan interaksi timbal balik yang lebih baik sehingga kebijakan tidak hanya berjalan satu arah,” ujarnya.
Trubus menilai perubahan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ia juga menyinggung tingkat kepuasan publik yang disebutnya berada di atas 65 persen.
Di bidang ekonomi, Trubus menyoroti pertumbuhan ekonomi yang disebut berada di kisaran 5,6 persen. Meski demikian, ia mengakui terdapat kritik mengenai daya beli masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya membaik di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut.
Menurutnya, program bantuan sosial (bansos) masih berperan dalam menopang kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga mengapresiasi penerapan digitalisasi dalam penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.
Trubus menilai pemutakhiran data dan digitalisasi menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
*MBG Dinilai Menjawab Kebutuhan Anak Sekolah*
Selain bansos, Trubus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada awal pelaksanaannya menuai beragam kritik, mulai dari persoalan anggaran hingga pengawasan dan evaluasi.
Namun, berdasarkan pengamatannya di sejumlah daerah, ia menilai program tersebut memiliki manfaat, terutama bagi anak-anak sekolah di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pemenuhan kebutuhan gizi.
Meski demikian, Trubus mengingatkan masih terdapat sekolah yang belum menerima program tersebut, termasuk sejumlah sekolah swasta dan sekolah yang dikelola pesantren.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan pemerataan pelaksanaan program sekaligus memperkuat pengawasan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Trubus juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan. Menurutnya, aspek utama yang harus diperhatikan adalah efektivitas pelaksanaan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
*Koperasi Perlu Diperkuat melalui Kolaborasi*
Dalam kesempatan tersebut, Trubus turut menyoroti penguatan koperasi sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Ia menilai koperasi dapat berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan aspek tata kelola, tidak bersifat memaksa, serta tidak menimbulkan potongan yang membebani masyarakat.
Trubus juga mendorong kolaborasi antara koperasi dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta lembaga keuangan yang telah memiliki kapasitas dan jaringan usaha.
Menurutnya, kerja sama tersebut lebih tepat dibandingkan mempertentangkan koperasi dengan pelaku usaha yang sudah berkembang.
*Akuntabilitas dan Kebebasan Sipil Jadi Catatan*
Di sisi lain, Trubus menilai akuntabilitas publik, penegakan hukum, dan kebebasan sipil tetap menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo.
Ia menyoroti perlunya kejelasan dalam penanganan kritik terhadap pemerintah, termasuk dalam ruang digital. Menurutnya, kritik publik perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi, sementara penanganan terhadap dugaan pelanggaran hukum harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
Trubus juga menyinggung perubahan ketentuan hukum terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ia menilai perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang perlu terus dicermati.
Ia menegaskan bahwa evaluasi kebijakan pemerintah tidak hanya menyangkut perumusan dan pelaksanaan program, tetapi juga pertanggungjawaban kepada publik serta perlindungan terhadap ruang demokrasi.
Dengan demikian, Trubus menilai pemerintahan Prabowo telah menunjukkan sejumlah perubahan dalam pendekatan kebijakan.
(Rizki Fadillah)
.
