SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan segera menyidangkan empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang berkaitan dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Keempat perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari lima aduan yang diterima DKPP pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Dari jumlah tersebut, empat aduan dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi materiil dan telah dilimpahkan ke Bagian Persidangan DKPP.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, empat perkara itu akan diperiksa dalam satu rangkaian persidangan karena memiliki kesamaan pihak teradu dan pokok aduan yang saling berkaitan.
“Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara,” kata Heddy dalam Media Session DKPP bersama Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Heddy menjelaskan, dua aduan pertama dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiil pada 4 November 2026. Aduan tersebut disampaikan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta Muhammad Afghan Ababil.
Kedua aduan itu kemudian dilimpahkan ke Bagian Persidangan DKPP pada 9 November 2026 dan masing-masing diregistrasi sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026.
Sementara itu, dua aduan lainnya dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiil pada 10 November 2026. Aduan tersebut disampaikan Paman Nurlette bersama Novi Manaban dan Denny Indrayana bersama sejumlah pengadu lainnya.
Kedua aduan itu masing-masing diregistrasi sebagai Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 dan Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026.
Dalam perkara ini, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pihak teradu. Pokok aduan di antaranya berkaitan dengan dugaan kelalaian penyelenggara pemilu dalam proses pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Heddy menegaskan, para teradu diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban terhadap pokok-pokok aduan yang diajukan para pengadu.
“Para teradu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, kami beri kesempatan untuk menjawab pokok aduannya,” ujarnya.
DKPP menjadwalkan pemeriksaan keempat perkara tersebut dalam empat agenda yang dilaksanakan pada hari berbeda.
Agenda pertama pada 23 November 2026, yakni mendengarkan pokok aduan dari para pengadu sekaligus jawaban para teradu.
Selanjutnya, pada 24 November 2026, DKPP akan mendengarkan keterangan pihak terkait. Agenda ketiga pada 25 November 2026 berupa pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti.
Adapun agenda keempat dijadwalkan pada 1 Desember 2026 untuk mendalami keterangan dari para pihak yang terlibat dalam perkara.
Heddy mengatakan, pemeriksaan secara bersamaan dilakukan karena terdapat kesamaan pihak teradu dan substansi aduan yang saling beririsan.
Satu Aduan Dinyatakan Gugur
Di sisi lain, satu aduan yang disampaikan Ibnu Jandi dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
Menurut Heddy, aduan tersebut sebelumnya berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan telah menjalani verifikasi administrasi sebanyak dua kali, yakni pada 19 Oktober dan 6 November 2026.
Sekretariat DKPP juga telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Ibnu Jandi selaku pengadu pada 9 November 2026.
Namun, hingga batas waktu perbaikan berakhir pada 18 November 2026, tidak ada dokumen perbaikan yang disampaikan oleh pengadu.
“Hingga batas waktu 18 November 2026 tidak ada perbaikan yang disampaikan oleh Pengadu sehingga aduan tersebut berstatus gugur,” kata Heddy.
Status gugur tersebut didasarkan pada Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor BA-37/DKPP/SET-02/XI/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026.
Dengan demikian, dari lima aduan dugaan pelanggaran kode etik terkait proses pencalonan Gibran pasca putusan MK, empat perkara berlanjut ke tahap persidangan, sedangkan satu aduan lainnya gugur pada tahap verifikasi administrasi.
Persidangan DKPP selanjutnya akan menjadi forum untuk memeriksa pokok aduan, mendengarkan jawaban para teradu, serta menguji keterangan saksi dan alat bukti sebelum DKPP mengambil keputusan sesuai kewenangannya.
(Yulianto)

























