SUARAINDONEWS. COM, JAKARTA – Obligasi daerah dinilai dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Selain membuka sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), instrumen ini juga berpotensi mendorong kemandirian fiskal daerah sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan melalui investasi.
Hal itu mengemuka dalam diskusi panel bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI dalam rangka Sarasehan Nasional di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut juga diisi penyerahan naskah akademik dari MPR RI kepada DPR RI.
Diskusi yang dihadiri Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI Melchias Markus Mekeng, Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah, pimpinan dan anggota FPG MPR, serta sivitas akademika berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan tamu undangan lainnya terasa istimewa sebab menghadirkan beberapa narasumber luar biasa, yakni Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Made Bagus Tirthayatra, Direktur Bank DKI Jakarta Agus Haryoto Widodo, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.
Kepercayaan Publik dan Transparansi Keuangan Daerah
Dalam kesempatan pertama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan, penerbitan obligasi daerah perlu ditopang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah daerah harus terbuka menjelaskan sumber pendapatan, penerimaan pajak, hingga penggunaan anggaran kepada publik.
“Kepercayaan publik itu sangat tinggi manakala pemimpin mau bercerita tentang kondisi pendapatan dan uang yang diperoleh dari masyarakat lewat pajak itu digunakan untuk apa,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengalaman Jawa Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Diungkapkan KDM, masyarakat kini ikut menyebarkan informasi mengenai manfaat pajak setelah merasakan perbaikan infrastruktur. “Kita enggak ada billboard, enggak ada baliho, enggak ada reality show untuk kampanye membayar pajak. Semuanya yang menceritakan itu adalah warga sendiri lewat unggahan di media sosial,” katanya.
KDM menambahkan, transparansi juga perlu diterapkan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas penerimaan pajak yang berasal dari wilayahnya serta pembagiannya. Ia menyebut obligasi daerah sebagai salah satu harapan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Kesiapan Fiskal, Proyek, dan Perlindungan Investor
Sementara itu, Emil Elestianto Dardak mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menghitung kemampuan fiskal secara cermat sebelum menerbitkan obligasi. Ia mencontohkan perubahan pembagian penerimaan pajak di Jawa Timur yang berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi sebesar Rp4,2 triliun.
Emil juga mengingatkan agar belanja pemerintah tidak serta-merta dinilai dari besar kecilnya belanja pegawai. “Belanja pegawai, hampir 70 persen itu untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Guru, perawat, mereka bukan pemborosan. Mereka adalah investasi masa depan bangsa kita,” ujarnya. Ia menegaskan, pembiayaan daerah harus diarahkan pada layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk transportasi publik seperti Trans Jatim.
Dari sisi regulasi, I Made Bagus Tirthayatra menjelaskan bahwa penerbitan obligasi daerah harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari persetujuan DPRD, persetujuan Kementerian Keuangan dengan pertimbangan kementerian terkait, hingga pemenuhan ketentuan OJK. “OJK adalah regulator dari pasar modal yang angle-nya itu adalah perlindungan terhadap investor publik,” kata Made. Ia menambahkan, pemerintah daerah wajib menyiapkan prospektus, laporan keuangan yang diaudit BPK, pendapat konsultan hukum, serta pemeringkatan obligasi.
Direktur Bank DKI Jakarta Agus Haryoto Widodo menilai obligasi daerah semestinya menjadi tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar menggantikan berkurangnya dana APBD. “Pembiayaannya harus berbasis pendapatan proyek. Tidak boleh nanti menggantungkan lagi ke APBD,” ujarnya. Ia mencontohkan proyek rumah sakit, transportasi, dan penyediaan air bersih yang dapat dirancang memiliki sumber pendapatan untuk membayar kewajiban obligasi.
Adapun Juwita Lestari mengatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan proyek yang layak sekaligus membentuk tim khusus untuk mengelola rencana penerbitan dan kewajiban utang. Menurut dia, proyek yang dibiayai obligasi tidak selalu harus menghasilkan pendapatan, tetapi harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. “Pemilihan proyek mana itu perlu menjadi perhatian dari sisi tim pemerintah provinsi yang akan menerbitkan obligasi daerah,” katanya.
Juwita menjelaskan, besaran kupon obligasi daerah dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain tingkat bunga obligasi pemerintah pusat dengan tenor sejenis, peringkat obligasi, penawaran penjamin emisi, dan kondisi pasar. Karena itu, ia menilai pendampingan serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah penting agar penerbitan obligasi dapat dipersiapkan secara matang.
(Yulianto)
























