SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, bersama sejumlah perwakilan masyarakat Kabupaten Pati, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Botok bersama jajaran AMPB menyampaikan apresiasi kepada DPR RI setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada hari yang sama.
Audiensi dipimpin Sufmi Dasco Ahmad dan turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Saan Mustopa.
Usai pertemuan, Dasco mengatakan kedatangan AMPB bertujuan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pengesahan regulasi yang selama ini mereka dorong.
“Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena kemudian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (19/11/2026).
Dasco mengungkapkan, sekitar 80 persen aspirasi yang sebelumnya disampaikan AMPB telah terakomodasi dalam substansi UU Perampasan Aset.
“Mereka mengapresiasi karena 80 persen dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodir di undang-undang,” ujarnya.
Menurut Dasco, apresiasi tersebut juga mencerminkan harapan masyarakat luas yang sebelumnya telah memberikan masukan kepada DPR selama proses pembahasan regulasi tersebut.
Sementara itu, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menyampaikan harapan agar undang-undang tersebut segera dapat diterapkan. Ia berharap regulasi baru itu menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memberantas korupsi dan membuat pelaku tindak pidana tidak dapat menikmati hasil kejahatannya.
Botok juga berharap pemerintah segera mengundangkan aturan tersebut dan menyiapkan peraturan pelaksana agar implementasinya dapat berjalan.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, AMPB berharap upaya pemberantasan korupsi semakin diperkuat melalui mekanisme hukum yang mampu memulihkan aset hasil tindak pidana.
Audiensi tersebut menjadi momentum bagi AMPB untuk menyampaikan langsung apresiasi kepada pimpinan DPR setelah aspirasi mereka terkait pengesahan UU Perampasan Aset mendapat tindak lanjut.
(Yulianto)
























