SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI mendorong penguatan diplomasi parlemen sebagai salah satu strategi memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Melalui diplomasi yang lebih aktif dan terarah, DPD RI juga berupaya membawa kepentingan serta potensi daerah agar menjadi bagian dari agenda kerja sama internasional.
Upaya tersebut dibahas dalam seminar dengan tema “Peran Middle Power Indonesia: Memperkuat Multilateralisme melalui Diplomasi Parlemen DPD RI”. Forum ini menjadi ruang untuk merumuskan strategi diplomasi parlemen, termasuk pengembangan Forum Senat Asia Tenggara (FSAT) dan persiapan penyelenggaraan ISC ke-3 di Jakarta pada 2027. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menekankan bahwa diplomasi parlemen perlu diarahkan pada kerja sama yang memberikan hasil nyata, bukan sebatas kegiatan seremonial. Menurutnya, parlemen memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi lintas negara sekaligus memperkuat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam hubungan internasional.
“Diplomasi parlemen tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Kita harus mampu membangun komunikasi, membuka peluang kerja sama konkret, dan memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum regional maupun global sekaligus mampu mengangkat kepentingan daerah dalam pembahasan di tingkat internasional,” ujar Yorrys.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua BKSP DPD RI Yashinta Sekarwangi Mega menjelaskan bahwa terdapat sejumlah agenda strategis yang perlu dipersiapkan untuk memperkuat peran Indonesia melalui diplomasi parlemen. Salah satunya adalah pengembangan Forum Senat Asia Tenggara (FSAT) sebagai wadah komunikasi dan kerja sama antarlembaga perwakilan di kawasan Asia Tenggara.
“FSAT diharapkan bisa menjadi ruang dialog antarlembaga perwakilan negara-negara Asia Tenggara. Melalui forum ini, kita dapat memperkuat hubungan, membangun kepercayaan, serta membahas kepentingan bersama di kawasan,” jelas Yashinta.
Selain pengembangan FSAT, Yashinta menyebut persiapan ISC ke-3 di Jakarta pada 2027 menjadi agenda penting lainnya. Forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pertemuan antarpimpinan parlemen, tetapi juga menghasilkan pembahasan substantif mengenai isu keamanan, kesejahteraan, dan tantangan global yang dihadapi berbagai negara.
Dari sisi kelembagaan, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir menyoroti pentingnya memastikan diplomasi internasional tetap terhubung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara kepentingan geopolitik global dan kebutuhan masyarakat lokal, diplomasi eksekutif dan representasi parlemen, serta komitmen internasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah.
“DPD RI tentu punya peran untuk memastikan kepentingan dan aspirasi daerah tidak terlepas dari pembahasan di tingkat global. Diplomasi internasional harus memiliki keterhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang diwakili oleh lembaga perwakilan,” ungkap Niqman.
Ia menegaskan bahwa posisi DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah memberikan ruang bagi kepentingan masyarakat di berbagai wilayah untuk disuarakan dalam kerja sama internasional. Dengan demikian, diplomasi parlemen dapat menjadi penghubung antara agenda global dan kebutuhan pembangunan di daerah.
Sementara itu, Founder sekaligus Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai perubahan peta kekuatan global membuka peluang bagi negara-negara berkekuatan menengah atau middle power seperti Indonesia untuk mengambil peran lebih besar. Menurutnya, dinamika hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok turut memengaruhi arah kepemimpinan global sehingga negara-negara lain perlu membangun inisiatif dan kerja sama yang lebih kuat.
“Indonesia perlu melihat perubahan geopolitik dunia sebagai peluang untuk memainkan peran yang lebih besar. Negara-negara middle power seperti Indonesia, Turki, dan Brasil punya ruang untuk ikut membentuk arah kerja sama internasional,” kata Dino.
Dino juga mendorong Indonesia menghidupkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika melalui gagasan Bandung 2.0. Menurutnya, kerja sama negara-negara Global South dan Global North perlu diperkuat untuk mendorong terbentuknya tatanan internasional yang lebih inklusif dan mampu menjawab tantangan global.
Dari perspektif pemerintah, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Denny Abdi menekankan bahwa Indonesia perlu meningkatkan perannya dalam diplomasi multilateral, tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai negara yang mampu menentukan arah pembahasan dan mendorong agenda bersama. Peran tersebut perlu didukung melalui keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional serta penguatan posisi strategis di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.
“Indonesia harus mampu menjadi agenda setter, bukan hanya menjadi peserta dalam berbagai forum internasional. Kita perlu membangun koalisi, memperkuat konsensus, dan memastikan setiap langkah diplomasi memberikan manfaat bagi kepentingan nasional,” ujar Denny.
Ia menambahkan bahwa, keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum seperti MIKTA, BRICS, proses aksesi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Dewan HAM PBB, hingga pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030 merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Dalam hal ini, diplomasi pemerintah dan kerja sama parlemen perlu berjalan beriringan untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
Melalui forum diskusi dan koordinasi strategis tersebut, BKSP DPD RI berupaya merumuskan rekomendasi penguatan diplomasi parlemen yang lebih terukur. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas kerja sama internasional, memperkuat posisi Indonesia sebagai negara middle power, serta memastikan kepentingan dan potensi daerah mendapat tempat dalam percaturan global.
(Robby Bustami)

























