SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp114,59 triliun untuk tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas, investasi, konektivitas, serta penguatan sektor industri.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur harus mampu memberikan layanan yang semakin baik bagi masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi di berbagai daerah.
“Air minum dan irigasi harus tersedia untuk mendukung pertanian, jalan dan jembatan harus mampu menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar, serta layanan dasar harus berfungsi dan mendukung kawasan berkembang secara lebih baik,” kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI dalam rangka Penetapan Hasil Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2027, Kamis (24/9/2026).
Dari total anggaran tersebut, Rp37,30 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, Rp32,57 triliun untuk Prasarana Strategis, Rp30,66 triliun untuk bidang Sumber Daya Air, Rp12,15 triliun untuk Cipta Karya, serta Rp1,91 triliun untuk dukungan manajemen dan teknis.
Pada sektor Bina Marga, anggaran diarahkan untuk pembangunan dan preservasi jalan serta jembatan guna memperkuat konektivitas antarwilayah.
Program tersebut meliputi pembangunan jalan baru sepanjang 198,79 kilometer, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 870,87 kilometer, pembangunan dan penggantian jembatan sepanjang 2.597,38 meter, preservasi jembatan sepanjang 16.926 meter, pembangunan flyover dan underpass sepanjang 473,90 meter, serta pembangunan jalan tol sepanjang 12,26 kilometer.
Sementara itu, bidang Prasarana Strategis akan diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan berbagai fasilitas publik. Programnya antara lain revitalisasi 471 unit sekolah keagamaan, pembangunan 68 unit Sekolah Rakyat Tahap III, pembangunan 15 unit perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta pembangunan 12 unit prasarana perekonomian atau pasar.
Selain itu, Kementerian PU juga mengalokasikan program untuk pembangunan prasarana olahraga, kesehatan, peribadatan, cagar budaya dan sejumlah prasarana strategis lainnya.
Untuk bidang Sumber Daya Air, program 2027 mencakup pembangunan jaringan irigasi seluas 451 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 47.671 hektare.
Program lainnya meliputi pengendalian banjir sungai dan muara sepanjang 27,06 kilometer, pengamanan pantai sepanjang 6,60 kilometer, penambahan kapasitas air baku sebesar 0,78 meter kubik per detik, serta pengendalian sedimen dan lahar.
Sedangkan bidang Cipta Karya diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Program yang disiapkan antara lain pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 650 liter per detik, perluasan SPAM untuk 5.000 sambungan rumah, pengelolaan air limbah sebanyak enam unit, persampahan 10 unit, serta pembangunan bangunan gedung seluas 31.757 meter persegi.
Kementerian PU juga memperkuat program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan pembangunan jembatan gantung. Pada 2027, program tersebut mencakup 13.296 lokasi P3-TGAI, 128 unit jembatan gantung, serta 3.246 lokasi program berbasis masyarakat di bidang Cipta Karya.
Program berbasis masyarakat tersebut meliputi PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK dan TPS3R.
Selain pembangunan reguler, Kementerian PU akan melanjutkan dukungan terhadap penanganan bencana di wilayah Sumatera melalui dukungan teknis, pengendalian bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur yang terdampak.
Dukungan manajemen dan teknis juga menjadi bagian dari alokasi anggaran 2027. Programnya meliputi penguatan tata kelola organisasi, pengawasan internal, pembinaan jasa konstruksi, pembiayaan infrastruktur, perencanaan wilayah, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Dody mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih sangat besar. Karena itu, setiap alokasi anggaran harus dikelola secara cermat agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami sangat menyadari bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur masih sangat besar. Oleh karena itu, setiap alokasi harus kami kelola secara cermat agar mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
(Riana P)
