SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik karena pengisian jabatan Wakil Presiden tidak bisa dilakukan melalui keputusan sepihak Presiden. Konstitusi telah mengatur mekanisme khusus yang melibatkan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperinci melalui Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, apabila Wakil Presiden benar-benar mengundurkan diri, proses pengisian jabatan harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Menurut Yusril, pengunduran diri tersebut perlu disampaikan secara tertulis kepada MPR. Selanjutnya, MPR menindaklanjuti kekosongan jabatan dengan meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 Menjadi Dasar Penggantian Wapres
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengatur apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari.
Bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan pengisian jabatan Wakil Presiden berada pada MPR. Sementara itu, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon untuk dipilih.
Dengan demikian, Presiden tidak dapat langsung menunjuk satu orang sebagai Wakil Presiden definitif tanpa melalui pemilihan di MPR.
UU MD3 Mengatur Tahapan Pemilihan Wapres Pengganti
Mekanisme pemilihan tersebut diperinci dalam Pasal 46 UU MD3. Aturan ini mengatur tahapan pengusulan calon, penyelenggaraan sidang paripurna, pemungutan suara, hingga penetapan Wakil Presiden terpilih.
Berikut tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan:
1. MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari
Pasal 46 ayat (1) UU MD3 menyatakan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden.
Artinya, kekosongan jabatan tidak boleh dibiarkan terlalu lama tanpa proses pengisian sesuai konstitusi.
2. Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden
Pasal 46 ayat (2) UU MD3 mengatur Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR.
Pengajuan tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Ketentuan ini menempatkan Presiden sebagai pihak yang mengajukan calon, bukan sebagai pihak yang menentukan hasil akhir pemilihan.
3. MPR memilih satu dari dua calon
Berdasarkan Pasal 46 ayat (3), MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden melalui sidang paripurna.
Dengan demikian, keputusan mengenai siapa yang akan menjadi Wakil Presiden pengganti berada di tangan anggota MPR melalui mekanisme pemilihan.
4. Kedua calon wajib menyampaikan kesiapan
Pasal 46 ayat (4) mengatur kedua calon yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum pemilihan dilaksanakan.
Tahapan ini menjadi bagian dari prosedur resmi pencalonan Wakil Presiden pengganti.
5. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan
Pasal 46 ayat (5) menyatakan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Namun, undang-undang juga mengantisipasi apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama.
6. Pemilihan diulang apabila suara sama
Pasal 46 ayat (6) mengatur apabila suara yang diperoleh masing-masing calon sama banyak, pemilihan diulang satu kali lagi.
Apabila hasil pemilihan ulang tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, Pasal 46 ayat (7) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
7. Wakil Presiden terpilih dilantik MPR
Setelah calon terpilih ditetapkan, proses berikutnya adalah pelantikan.
Pasal 47 ayat (1) UU MD3 mengatur MPR melantik Wakil Presiden terpilih dalam sidang paripurna dengan mengucapkan sumpah menurut agama atau janji dengan sungguh-sungguh.
Apabila MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang paripurna, pelantikan dapat dilakukan di hadapan rapat paripurna DPR. Jika DPR juga tidak dapat menyelenggarakannya, pelantikan dilakukan di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung.
Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan
Dalam persoalan ini, masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara pengunduran diri dan pemakzulan atau impeachment.
Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat untuk berhenti atas kehendaknya sendiri. Sementara pemakzulan merupakan proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional karena alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, antara lain melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara Pasal 7B mengatur proses pemakzulan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Karena itu, apabila Wakil Presiden mengundurkan diri atas kehendak sendiri, pengisian jabatan penggantinya menggunakan mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, bukan melalui tahapan pemakzulan dalam Pasal 7A dan Pasal 7B.
Status Gibran Tidak Otomatis Berubah karena Isu Pengunduran Diri
Yusril juga menegaskan bahwa status Gibran sebagai Wakil Presiden tidak otomatis gugur hanya karena muncul pemberitaan atau isu pengunduran diri.
Menurutnya, selama belum ada proses berhenti atau pemberhentian yang sah, Gibran tetap berstatus sebagai Wakil Presiden.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi Wakil Presiden,” tegas Yusril.
Dengan demikian, persoalan pengunduran diri Wakil Presiden harus dilihat berdasarkan proses dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan isu politik maupun pemberitaan yang berkembang.
Pada akhirnya, UUD 1945 telah memberikan jalur konstitusional yang jelas untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Presiden mengusulkan dua nama, MPR menyelenggarakan pemilihan paling lambat 60 hari, dan calon terpilih dilantik sesuai ketentuan UU MD3.
Mekanisme tersebut menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus memastikan pergantian jabatan Wakil Presiden berlangsung berdasarkan konstitusi dan undang-undang.
(Riana P)
