SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa pihaknya akan memfokuskan pada program-program pelatihan masyarakat guna meningkatkan angka produktivitas Indonesia.
“Melalui pelatihan itu untuk fitting terhadap kondisi existing saat ini. Upskilling. Kita latih agar mereka bisa fit dengan kondisi hari ini,” kata Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Selain itu, Ganjar menilai hal tersebut perlu didukung penuh oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan. Dirinya memberikan contoh Kawasan Industri Khusus (KEK) Kendal yang telah menampung banyak siswa pendidikan vokasi.
Menurutnya, telah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing dan produktif, namun juga diperlukan peran dari para pengusaha untuk mempersiapkan spesifikasi talenta yang dibutuhkan.
Adapun, rencana tersebut ia sampaikan dalam Dialog Apindo Capres 2024 yang mengusung tema ‘Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029’.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai penyelenggara telah menyusun Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 yang diharapkan bisa jadi panduan rekomendasi kebijakan bagi calon presiden (capres) dalam kepemimpinan lima tahun ke depan.
Menurut Mantan Menteri Perdagangan yang sekaligus pengusaha, Gita Wirjawan mengatakan angka produktivitas Indonesia masih tergolong rendah yakni sebesar 25 ribu dolar AS pertahunnya.
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan bahwa peta jalan itu disusun sebagai wujud peran organisasi tersebut dalam menjalankan advokasi atas sejumlah kebijakan strategis untuk mengawal kebijakan dan program kerja dalam kepemimpinan nasional yang baru.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menegaskan penegakan dan kepastian hukum adalah kunci sukses pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Kalau hukum tegak, aparat penegak hukum kuat, maka kami yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 7 persen. Kalau itu terjadi, maka kita benar-benar bisa menjadi negara maju,” ujarnya.
Ganjar menegaskan, kepastian dan penegakan hukum adalah problem utama yang harus dibereskan di Indonesia. Jika permasalahan itu beres, maka separuh persoalan bisa selesai. Investasi akan berdatangan, lapangan pekerjaan terbuka, kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekonomi tumbuh. (ANT/Akhirudin)
