SUARAINDONEWS.COM, Jakarta Presidium FORHATI (Forum Alumni HMI-Wati) mengajak seluruh elemen bangsa untuk mencegah perilaku menyimpang dari perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) agar tidak merusak masa depan kehidupan warga masyarakat bangsa. Dalam revisi UU KUHP, Forhati mendesak anggota DPR agar memberikan sanksi tegas sanksi terhadap perilaku LGBT.
Kordinator Presidum Forhati Hanifah Husein didampingi Sekretaris Jendral Jumrana Salikki, Bendahara Umum Kasma Kasim Marewa, Koordinator Bidang Politik Puspayani mengatakan hal tersebut saat bertemu dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo di di Ruang Kerja Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (25/4/2018).
“Kami menolak perilaku LGBT. LGBT seharusnya menjadi musuh bersama karena perilaku menyimpang ini melanggar norma agama, susila dan budaya Indonesia, “ kata Hanifah.
Hanifah menambahkan sangat diperlukan kehadiran perangkat hukum untuk menghindari menyebarnya perilaku menyimpang LGBT adalah dengan pemidanaan terhadap mereka yang berperilaku tersebut. Hal itu, tertuang dalam RUU RKHUHP yang nantinya diundangkan menjadi KUHP sebagai landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara.
Hanifah menambahkan selama ini KUHP yang dipakai belum direvisi sehingga belum ada hukuman atas LGBT. Dampaknya, merusak anak bangsa sebab LGBT bukan takdir dan bukan bawaan, tetapi lebih kepada prilaku menyimpang bagi masyarakat khususnya anak muda.
“Kami khawatir, hasil perubahan draft KUHP kaitan hukuman terhadap prilaku kehidupan sejenis, LGBT dan sebagainya sepi sepi aja terus diketok palu,” ujarnya.
Bambang Soesatyo memberikan apresiasi masukan dari Forhati terkait revisi UU KUHP. Bambang mengakui, hingga saat ini masih ada sejumlah pasal yang masih dalam pembahasan. “Target kita paling lambat dua masa sidang lagi dan masih banyak waktu,” ujar Bamsoet
Dalam kunjungannya, Forhati jugaa menyampaikan undangan, agar Ketua DPR Bambang Soesatyo hadir dalam acara malam pembacaan puisi oleh tokoh perempuan dalam rangka memperingati hari Kartini di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta pada Minggu (29/4/2018) malam.
“Ketua DPR memohon maaf karena masih ada acara di Bengkulu dalam acara Award Demokrasi. Jadi yang sudah siap membaca puisi antara lain Bu Menlu Retno Marsudi, Bu Wapres Mufida JK, ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, “ kata Hanifah Husei.(bams)
