SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno menemui Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian LH, Kebon Nanas Jakarta Jum’at (7/3).
Eddy menjelaskan pertemuan ini dilakukan untuk membahas akselerasi ekonomi karbon nasional, seperti perdagangan karbon, optimalisasi aset karbon nasional, termasuk Carbon Capture and Storage (CCS), untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sekaligus upaya pengurangan emisi karbon.
Menurut Doktor Ilmu Politik ini, Nature-Based Solutions (NBS) dan Engineered-Based Solutions (EBS) dinilai sebagai pendekatan yang saling melengkapi guna mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Dalam pertemuan tersebut, Eddy menegaskan pentingnya dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dalam optimalisasi perizinan lingkungan, pembinaan tata laksana Nilai Ekonomi Karbon (NEK), serta perumusan roadmap CCS yang komprehensif.
“Peran aktif pemerintah, khususnya Kementerian LH akan mempercepat optimalisasi ekonomi karbon nasional dan juga implementasi CCS di Indonesia sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi sektor industri dan energi,”
“Kami melihat optimalisasi potensi ekonomi karbon serta CCS merupakan solusi yang relevan dalam mengurangi emisi karbon sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Waketum PAN ini menjelaskan, jika kita ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% tanpa mengorbankan lingkungan, maka peningkatan volume perdagangan karbon, elektrifikasi transportasi, konservasi hutan dan pengembangan teknologi seperti CCS harus menjadi bagian dari strategi nasional.
“Karena itu sinergi antar kementerian sangat penting dalam mempercepat realisasi ekonomi karbon khususnya low carbon business di Indonesia,”
“Kita membutuhkan regulasi yang lebih adaptif dan dukungan kebijakan yang memungkinkan investasi di sektor ini tumbuh. Oleh karena itu, optimalisasi perizinan lingkungan, pembinaan tata kelola NEK, dan rancangan carbon roadmap harus menjadi prioritas bersama,” tambahnya.
Khusus terkait tantangan implementasi CCS, Eddy menegaskan bahwa aspek pemahaman terhadap CCS, biaya investasi yang masih tinggi, serta penguatan regulasi merupakan “PR” yang perlu segera ditangani.
“Kami memahami bahwa ada beberapa tantangan, seperti persepsi risiko kebocoran CO2, biaya investasi yang besar, dan kebutuhan regulasi yang lebih jelas. Saya siap menjadi champion bersama para pemangku kebijakan dari berbagai kementrian dan lembaga untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi karbon,”
Kontribusi ekonomi karbon terhadap pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja serta investasi asing sangat instrumental. MPR adalah rumah kolaborasi dan kami siap berkolaborasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutupnya. (Agus M)
