SUARAINDONEWS.COM, Jakarta Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta kepala daerah mengetahui dengan pasti kondisi keadaan masyarakat di wilayah kekuasaannya guna menghindari warganya mengalami masalah kekurangan gizi. Terakhir ditemukan sebanyak 1300 orang mengalami kurang gizi di Lampung.
“Jangan terjadi, jika ada yang kurang gizi sudah meledak beritanya baru bergerak, semestinya awal sudah dipantau aparat pemda di daerah itu sampai ke bupati,” kata Dede dalam diskusi tentang RUU POM di Gedung DPR, Selasa (10/4/2018).
Menurut Dede, jika ada masyarakat kurang gizi itu tanggungjawab kepala daerah. Kemana saja mereka sehingga tidak mengetetahui rakyatnya kurang gizi. “Ini tidak boleh terjadi dengan daerah lainnya. Kepala daerah harus hadir di setiap wilayah kekuasaannya,” tegasnya.
Dede juga meminta agar BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) tidak cepat memberitahu kepada masyarakat melalui menggelar konprensi pers untuk mengumumkan produk makanan, obatan dan lainnya sebelum benar-benar bukti lengkap.
“Jangan sedikit-dikit menggelar konperensi pers. Apalagi temuannya hanya berdasarkan dugaan-dugaan karena berpengaruh mematikan usaha pada produk makanan dan obatan itu. Jika benar tidak apa-apa tetapi jika hanya dugaan-dugaan, ini yang harus dihindari oleh BPOM,” ujarnya.
Penyebab cepat hancurnya produk dalam negeri itu karena sekarang terjadi perang dagang dari luar yang mencari kelemahan produk dalam negeri sehingga produk mereka dari luar tetap kuat, sambungnya.
“Propaganda apapun dengan menghalalkan segala cara akan dilakukan hanya untuk kepentingan dagang, dan itu berlaku global jadi saat BPOM mengeluarkan pernyataan soal satu produk jika hanya dengan dugaan belum ada bukti kebenara 100 persen tidak usah konprensi pers,” katanya.
Sementara itu dokter Riant Nugroho dari UI mengatakan jika perang dagang sekarang ini tidak dengan berhadap-hadapan dengan membawa senjata. Tapi, perang secara asimetris, yaitu dengan senjata kimia melalui produk makanan, obat, kosmetika, dan sebagainya.
Karena itu ada perang ‘minyak’ , dan yang terpenting bagaimana RUU ini membuat produk rakyat aman, semua pelaku usaha juga aman, serta memberdayakan usaha produk lokal. “Tugas RUU ini harus memberdayakan produk lokal,” ujarnya.(Bams/EK)
