SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk melanjutkan program hilirisasi industri dan sumber daya alam Indonesia. Bamsoet menegaskan bahwa melalui hilirisasi, kekayaan alam Indonesia harus diolah di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
“Sumber daya alam harus bisa dikelola di dalam negeri sehingga menghasilkan produk dengan nilai jual tinggi yang menguntungkan perekonomian. Hilirisasi adalah ikhtiar untuk mewujudkan ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan, sesuai dengan pasal 33 UUD 1945,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (14/10/24).
Sebagai Ketua MPR RI ke-16 dan mantan Ketua DPR RI, Bamsoet juga menyoroti pentingnya perubahan mindset dalam pembangunan ekonomi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, hingga masyarakat. Ia menyarankan penerapan model ekonomi sirkular, di mana setiap residu industri diolah kembali untuk nilai tambah yang berkelanjutan.
“Model ekonomi sirkular ini dapat diterapkan secara efektif jika industri nasional mampu melakukan pemrosesan sumber daya dari hulu ke hilir,” tambahnya, merujuk pada keberhasilan hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga, dan bijih besi yang telah dijalankan di era Presiden Jokowi.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Koordinator Waketum Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia ini juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam terbesar di dunia, seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Sepanjang 2023, produksi bijih nikel RI mencapai hampir 200 juta ton, dengan nilai ekspor dari hilirisasi mencapai Rp 500 triliun.
Bamsoet menyoroti bahwa strategi hilirisasi di bawah Presiden Jokowi telah menunjukkan hasil positif, termasuk peningkatan nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas. “Nilai investasi sektor pengolahan non-migas yang pada 2014 sebesar Rp 186,79 triliun, meningkat pesat menjadi Rp 565,25 triliun di 2023,” pungkas Bamsoet.
DSK | Foto: Humas MPR RI
