SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan, mendukung langkah pemerintah Indonesia yang menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Menurutnya, pendekatan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan langkah yang lebih tepat, terukur, dan memiliki legitimasi internasional yang kuat.
Situasi di Gaza saat ini, tambahnya, masih sangat dinamis dan penuh risiko, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis, terutama yang menyangkut keselamatan personel serta kedaulatan negara lain.
“Keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak. Kita harus memastikan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yaitu melalui mandat resmi PBB,” ungkap Kang Aher, di Jakarta, Minggu (22/3/2026).
Lebih jauh, Politisi Fraksi PKS ini menambahkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia selama ini selalu berlandaskan prinsip bebas aktif dan komitmen terhadap perdamaian global. Oleh karena itu, mekanisme PBB menjadi jalur paling tepat agar kontribusi Indonesia dapat berjalan efektif dan mendapat pengakuan internasional. Selain itu, pentingnya peran diplomasi Indonesia dalam mendorong gencatan senjata permanen dan penyelesaian konflik secara damai di kawasan tersebut.
“Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina, serta mendorong solusi damai yang berkeadilan. Peran kita tidak hanya dalam bentuk pasukan, tetapi juga bantuan kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum internasional,” ujarnya.
Terakhir, ia pun turut mendorong dan berharap pemerintah Indonesia untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara sahabat dan lembaga internasional, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi perdamaian di Gaza. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif harus segera mengevaluasi keberadaan di BOP jika tujuannya tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina.
“Mari kita seluruh elemen bangsa untuk terus memberikan dukungan moral dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, serta menjaga persatuan dalam menyikapi isu-isu global yang sensitif. Jika BOP tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina, sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif, keberadaan Indonesia dalam BOP harus segera dievaluasi,” pungkas Kang Aher.
(EKA)
