SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Dunia sedang mengalami apa yang di sebut Anis Matta “Global Disorder” atau ketidak-teraturan global. Amerika yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang paling demokratis, tanggal 6 Januari 2021 kemarin menampakkan wajah yang tidak demokratis.
Donald Trump, calon Presiden Amerika Serikat yang kalah dalam Pilpres AS 3 November 2020 lalu, memobilisasi pendukungnya untuk menduduki Capitol Hill (Pusat Pemerintahan/Gedung Parlemen) untuk menolak atau mencegah pengesahan Joe Biden sebagai Presiden AS terpilih oleh kongres AS. Aksi ini berlangsung sekitar tiga jam dan terjadi kerusuhan yang mengakibatkan empat korban meninggal dunia.
Pilpres Amerika Serikat yang sangat transparant dan demokratis ternyata menghasilkan ketidak-puasan bagi kubu yang kalah. Padahal indeks demokrasi AS menurut Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2019 menempati urutan ke 25 dengan skor 7,96, jauh dibandingkan dengan Indonesia yang menempati urutan ke 64 dengan skor 6,48.
Tetapi dengan posisi tersebut justru Indonesia menampakkan wajah demokrasi yang diluar prediksi banyak pihak. Prabowo-Sandi pasangan capres dan cawapres yang kalah dalam Pilpres 2019, justru bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf sebagai menteri. Inisiasi rekonsiliasi di tingkat elit sudah terjadi walaupun belum sepenuhnya terjadi juga di tingkat akar rumput.
Situasi yang terjadi di AS hanyalah salah satu contoh “global disorder” yang sedang terjadi. Dimana mulai terjadi kontradiksi-kontradiksi dan paradoks.
Disisi lain, AS juga sedang mengalami penurunan pengaruh terhadap negara-negara di dunia baik dalam aspek ekonomi, sosial dan politik. AS sudah kehilangan supremasinya dalam mengendalikan dunia. Kekuatan Rusia, Uni Eropa, Turki, Cina, Jepang dan Korea sekarang menjadi kekuatan penyeimbang dalam peta kekuatan sosial, politik dan ekonomi dunia.
“Perang Supremasi” istilah Anis Matta menyikapi situasi ini, dimana negara-negara maju sekarang sedang memperebutkan supremasi setelah AS mengalami penurunan. Dunia sedang menuju keseimbanngan baru, hal ini dipercepat juga dengan adanya pandemi Covid-19, dimana interaksi sosial masyarakat di seluruh dunia menurun dan mengakibatkan ketidak-aturan situasi sosial, politik dan ekonomi dunia.
Pada akhirnya, Global Disorder , menyebabkan perang supremasi dimana akan membentuk keseimbangan baru. Negara yang mampu membaca situasi dan memanfaatkan peluang dalam situasi ini yang akan mampu menjadi negara berpengaruh di dunia.
Demokrasi di Indonesia
Indonesia, dengan reshuffle jilid dua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi baru-baru ini, justru mencerminkan potret rekonsiliasi di tengah pembelahan masyarakat sipil yang terjadi enam tahun terakhir. Ini adalah potret menggembirakan tentang demokrasi di Indonesia.
Namun di lain sisi, elemen masyarakat sipil yang berupaya melakukan kritik terhadap pemerintah, justru di sikapi oleh pemerintah secara represif dan cenderung berlebihan. Situasi ini merupakan potret negatif dalam proses demokratisasi yang sudah terbangun di Indonesia.
Global Disorder (ketidak-teraturan global) merambat juga terjadi dalam skala Indonesia. Ini ditandai dengan terjadinya banyak kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di tengah masyarakat. Pada satu sisi terjadi arus positif tentang demokratisasi tetapi di waktu yang bersamaan terjadi pula arus negatif terhadap demokratisasi. Di tambah lagi pandemi Covis-19 yang membuat interaksi sosial antar masyarakat terbatas, hanya mengandalkan media sosial.
Pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia tahun 2020 ini juga merupakan prestasi besar demokratisasi di Indonesia. Karena berjalan lancar, tertib dan aman, memang ada gejolak di beberapa daerah tetapi semua masih dalam tahap wajar. Ketidak-puasan dalam hasil Pilkada di selesaikan melalui instrumen-intrumen demokrasi seperti bawaslu, KPU, DKPP dan terakhir di Mahkamah Konstitusi.
Terlepas dengan skor dan peringkat demokrasi yang ditetapkan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), rakyat Indonesia di periode keempat Pilkada ini sudah cukap mengerti dan siap menjadi masyarakat demokratis. Memang masih banyak ketidak-sempurnaan dalam Pilkada 2020 ini, namun bagaimanapun hasil Pilkada 2020 perlu di apresiasi dimana masyarakat Indonesia semakin siap berdemokrasi .
Hasil-hasil Pilkada di tiap-tiap daerah juga mencerminkan situasi yang sulit di prediksi sebelumnya. Penggalangan suara di Pilkada relatif dominan mengandalkan media daring karena ada keterbatasan dalam media kampanye tatap muka dikarenakan pandemi Covid-19.
Demokrasi di Indonesia ke depan terutama dalam aspek kontestasi dalam Pemilu atau Pilkada akan banyak mengalami perubahan-perubahan signifikan. Partai lama atau partai baru tidak lagi menjadi faktor penentu dalam proses penguasaan instrumen-instrumen kemenangan partai di Pemilu 2024.
Penguasa lama atau penguasa baru juga tidak menjadi relevan jika tidak melakukan adaptasi-adaptasi dengan situasi kontemporer. Apalagi, di 2024 sebagian besar pemilih adalah generasi milenial yang memiliki karakter independensi yang tinggi dan juga cenderung rasional dalam pilihan-pilihan politiknya.
Pemilu di 2024 akan menjadi medan pertarungan politik yang baru, apalagi Jokowi secara konstitusi tidak mungkin mencalonkan kembali menjadi Presiden. Artinya perebutan kekuatan politik baru akan terjadi di 2024, dan agaknya start-nya sudah dimulai di 2021 ini.
Selain itu oposisi dan bukan oposisi tidak menjadi relevan ketika menghadapi persoalan besar bangsa apalagi dengan sistem presidensial yang sangat kuat. Fungsi Check and Balance hanya efektif dilakukan dalam institusi negara dan itu fungsinya ada di parlemen/DPR RI.
Sedangkan partai politik secara issue boleh-boleh saja mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi, tetapi agar berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara maka optimalisasi instrumen negara yaitu parlemen/DPR RI akan lebih efektif.
Masyarakat sipil semakin memiliki kecerdasan dalam memperjuangkan aspirasi dan hak-hak politiknya, apalagi di era keterbukaan akses dan sumber informasi yang begitu luas, masyarakat sipil semakin berdaya mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politiknya. Bahkan preferensi rakyat dalam menentukan pilihan politiknya juga akan mengalami perubahan-perubahan mendasar dalam aspek latar-belakang dan motif-motifnya.
Arah Baru Demokrasi di Indonesia menarik untuk di cermati hari-hari kedepan. Format sistem Pemilu juga mungkin saja akan mengalami banyak perubahan sesuai dengan situasi yang berkembang, tinggal adu kuat dalam mengisi ruang-ruang publik terhadap ide-ide demokratisasi yang lebih progresif.
Partai lama atau partai baru, rezim lama atau rezim baru, orang lama atau orang baru, bukan lagi variabel yang relevan menjadi faktor penentu penguasaan instrumen kemenangan.
Demokrasi ke depan adalah pertarungan ide dan gagasan yang mampu memahami dan menyerap keinginan rakyat, kemudian di formulasi menjadi instrumen kampanye dan kebijakan publik. Partai Gelora Indonesia, Welcome to The Jungle!
Penulis Irfan Enjo, Founder GasPoll Institute
