SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kepastian apakah pelaksanaan ibadah haji bisa digelar atau tidak tahun ini.
Tahun lalu, Pemerintah Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji ke Arab Saudi karena pemerintah setempat tidak membuka akses masuk dari negara lain akibat pandemi Covid-19.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, dalam kondisi uzur syar’i, memang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajiban haji.
“Apakah hari ini uzur syar’i Corona ini sudah hilang atau belum, ini masalahnya. Kalau lihat dari statistik, itu belum hilang,” kata Gus Jazil-sapaan akrab Jazilul Fawaid dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema ‘Menanti Kepastian Pemberangkatan Haji 2021’ di Media Center DPR Jakarta, Jumat (9/4/2021).
Gus Jazil berharap Kementerian Agama, bisa melakukan lobi tingkat tinggi kepada Pemerintah Arab Saudi sehingga pelaksanaan haji tahun ini bisa digelar. Sebab, jika harus kembali ditiadakan seperti tahun lalu maka jumlah antrean calon jamaah akan semakin panjang.
“Kepastian keberangkatan jemaah haji akan mempengaruhi persiapan yang dibutuhkan. Ingat, rombongan haji merupakan delegasi bangsa yang membawa nama baik negara, serta berpengaruh terhadap citra kita di tingkat internasional,” kata Gus Jazil.
Dia juga berharap Pemerintah RI bisa memperjuangkan kuota haji agar tidak dikurangi, meskipun Pemerintah Arab Saudi berencana memberlakukan pembatasan jumlah jamaah haji untuk melindungi keselamatan jamaah.
“Urusan haji ini adalah urusan diplomasi. Misalnya kuota itu urusannya diplomasi. Bapak Zainut (Zainut Tauhid Sa’adi) sebagai Wakil Menteri Agama dikatakan canggih jika kuotanya bertambah. Jadi ada sisi yang lain namanya sisi diplopatik antara Indonesia dengan Arab Saudi,” tutur Gus Jazil.
Dikatakan, jika pembatasan yang dilakukan Arab Saudi dari kuota jamaah tahun lalu 230.000, kemudian yang boleh berangkat tahun ini hanya 10% atau sekitar 23.000 jamaah saja, sebaiknya pelaksanaan ibadah haji ditiadakan.
Hal itu justru akan menimbulkan persoalan bagi calon jamaah haji dan pemerintah untuk menentukan siapa calon jamaah yang bisa diberangkatkan.
“Tapi kalau masih 50 persen, itu masih bisa dipertimbangkan,” katanya.
Gus Jazil juga berharap agar Pemerintah tidak menaikkan biaya haji dengan alasan biaya protokol kesehatan (prokes)
“Saya mendengar juga tapi masih selentingan, akan ada tambahan biayanya karena soal kesehatan dan lain-lain, mestinya jangan tambah biaya. Itu kan urusan penyelenggara, kenapa buka. Kita nggak tahu ada corona, masalahnya Pemerintah menjadi pelayan, penyedia, penyedia jasa, apapun risikonya ya jangan tambah,” tuturnya.
Menurut dia, barat transaksi jual beli, tidak bisa sebuah akad dalam transaksi tiba-tiba di tengah jalan ada penambahan biaya.
“Kalau kita transaksi, di tengah jalan harus diubah harganya, secara akad syariah juga salah itu. Masalahnya untuk haji disitu, bisnis haji itu, istilahnya tidak ada pilihan. Kan ini ditanggung pemerintah semua. Ini kalau dalam bisnis, sama juga dengan monopoli. Kalau ada pilihan tentu saya memilih yang lebih enak, murah, ini nggak ada pemilihan makanya dalam posisi ini pemerintah harus arif dan bijaksana,” jelasnya.
Dikatakan, Kementerian Agama yang mengurusi urusan haji, membawa misi memberikan pelayanan sebaik-baiknya, murah cepat, dan aman.
“Karena tujuan berbangsa, tujuan pemerintah itu, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” katanya.
Gus Jazil, menambahkan jamaah haji adalah delegasi bangsa maka hal yang penting diperhatikan jamaah haji sebagai delegasi nasional, budaya yang dibawa para jamaah ini akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia.
“Jamaah haji Indonesia ini delegasi bangsa, bukan hanya soal jamaah haji. Jadi ketika pelaksanaan haji ini akan ketahuan mana jamaah haji yang tertib,” katanya.
Jika benar diberangkatkan, Gus Jazil mengingatkan agar semua pihak mematuhi protokol kesehatan. Baik saat berangkat, tiba di Tanah Suci, maupun sekembalinya ke Tanah Air, semua harus mematuhi protokol kesehatan.
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, pihaknya terus berhubungan dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan kepastian keberangkatan jemaah asal Indonesia pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2021.
Hanya saja, hingga kini belum ada jawaban dari pemerintah kerajaan Arab Saudi menyangkut pelaksanaan ibadah haji, termasuk soal kuota yang diberikan kepada tiap negara.
“Pemerintah terus berusaha melobi pihak berkompeten terhadap pelaksanaan ibadah haji, khususnya pemerintah kerajaan Saudi dan dubes Saudi di Indonesia. Tetapi, belum ada jawaban dan kepastian menyangkut pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Bukan hanya dengan Indonesia, belum ada satu negara pun memperoleh kepastian tentang pelaksanaan haji tahun 2021,” kata Zainut Tauhid.
Pihaknya belum bisa memberi jawaban kepada masyarakat terkait pelaksanaan ibadah haji. Apalagi menyangkut jumlah jamaah yang akan diberangkatkan.
“Kalau masalah ibadah haji, Arab Saudi sendiri sudah melakukan persiapan. Buktinya mereka segera membuka jalur penerbangan mulai Mei, dan siap menerima jamaah umrah. Tapi soal pelaksanaan ibadah haji mereka belum memberikan kepastian,” katanya.
Pada saat normal, kata Zainut, jelang Ramadan seperti sekarang, segala persiapan menyangkut pelaksanaan ibadah haji sudah selesai dilaksanakan. Termasuk soal visa, penginapan dan juga catering.
“Namun, semua itu masih menunggu hingga ada kepastian dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” paparnya. (wwa)
