SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan. Per 9 Oktober 2026, 20.770 dari 20.803 unit hunian sementara (huntara) telah selesai dibangun dan seluruh ruas jalan nasional serta jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Hal ini mencerminkan gerak nyata pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Pemulihan dilakukan bertahap, mulai dari penyediaan hunian bagi warga terdampak hingga perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan gerak nyata dengan mengintensifkan pemulihan di wilayah terdampak.
“Ini kan menjadi bukti bahwa pemerintah, terutama pemerintah pusat tidak tinggal diam dengan peristiwa bencana Sumatera. Dan kita sudah bekerja betul-betul masif di tahap rehab dan rekon ini,” kata Tito seperti ditulis, Sabtu (10/9).
Capaian itu tampak dari pulihnya berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Data Satgas PRR per 9 Oktober 2026 mencatat 20.770 unit hunian sementara (huntara) telah selesai dibangun, sementara seluruh ruas jalan nasional dan jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi.
*Huntara Hampir Tuntas, Pembangunan Huntap Berlanjut*
Penyediaan hunian menjadi salah satu prioritas agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan setelah bencana. Hingga 9 Oktober 2026, 20.770 unit huntara telah selesai dibangun dari target 20.803 unit, atau sekitar 99,8 persen. Dari jumlah itu, 20.728 unit sudah dihuni masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat di tiga provinsi terdampak. Dari rencana pembangunan 57.027 unit, sebanyak 2.103 unit telah selesai dan 1.844 unit masih dalam pengerjaan.
Pembangunan huntap melibatkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Upaya ini menyediakan tempat tinggal yang lebih permanen bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
*Jalan Nasional dan Jembatan Nasional Pulih 100 Persen*
Pemulihan konektivitas penting untuk mendukung mobilitas warga, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi. Data Satgas PRR per 9 Oktober 2026 mencatat 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi seluruhnya.
Pemulihan juga berlangsung di jalan dan jembatan daerah. Sebanyak 2.291 dari 2.421 ruas jalan daerah terdampak telah kembali berfungsi, begitu pula 827 dari 1.184 jembatan daerah terdampak.
Pembangunan jembatan turut melibatkan Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri. Berdasarkan rekapitulasi dalam laporan Satgas PRR, 590 jembatan dari berbagai kategori yang dikerjakan kedua institusi tersebut telah selesai dibangun.
*Layanan Kesehatan Kembali Beroperasi*
Pemulihan fasilitas kesehatan dilakukan agar masyarakat kembali memperoleh layanan medis. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 87 rumah sakit pemerintah terdampak di tiga provinsi kini telah beroperasi kembali, termasuk rumah sakit yang sempat berhenti beroperasi.
Seluruh 867 puskesmas terdampak juga dilaporkan telah kembali melayani masyarakat. Sebagian masih menggunakan bangunan modular atau lokasi pelayanan sementara sebagai penyesuaian pascabencana.
Pemulihan ini penting untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan selama rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
*Pembelajaran Kembali Berjalan di 4.922 Sekolah*
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar telah kembali berlangsung di seluruh 4.922 sekolah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebanyak 4.823 sekolah belajar di bangunan sekolah asal, sedangkan 99 sekolah masih memakai ruang kelas darurat. Dalam data tersebut, tidak ada sekolah yang masih belajar di tenda atau menumpang di lokasi lain.
Capaian ini menunjukkan layanan pendidikan telah kembali berjalan. Namun, penggunaan ruang kelas darurat di sebagian sekolah menandakan bahwa kebutuhan rehabilitasi fisik masih perlu dituntaskan.
*Tempat Ibadah Kembali Digunakan Masyarakat*
Pemulihan fasilitas publik juga mencakup tempat ibadah yang terdampak. Berdasarkan data Kementerian Agama, 1.558 dari 1.593 tempat ibadah terdampak di tiga provinsi tercatat telah kembali beroperasi.
Berfungsinya kembali tempat ibadah mendukung masyarakat menjalankan kegiatan keagamaan sekaligus memulihkan kehidupan sosial di lingkungan masing-masing.
*Pemerintah Lanjutkan Gerak Nyata, Pemulihan Dikawal hingga Tuntas*
Berbagai capaian ini menunjukkan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Melalui Satgas PRR, pemerintah terus mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi agar hunian, infrastruktur, dan layanan dasar masyarakat dapat pulih secara bertahap.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, pekerjaan pemulihan masih berlanjut melalui, terutama penyelesaian huntap serta perbaikan jalan dan jembatan daerah yang belum sepenuhnya berfungsi.
Dengan demikian, capaian pemulihan tidak hanya diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari kembalinya fungsi fasilitas tersebut untuk mendukung kehidupan masyarakat terdampak bencana.
(Riana P)
