SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) dan QRIS Antarnegara. Jokowi pun berpesan agar sistem tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Kementerian, lembaga negara, BUMN, Pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja pemerintah.
Jokowi mengatakan, perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul duluan, regulasinya kebingungan mengikuti dan ini terjadi di semua negara.
“Oleh sebab itu, saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan juga QRIS yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bukti bahwa negara kita Indonesia ini mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital dibidang ekonomi, artinya kita tidak ketinggalan amat,” kata Jokowi dalam peresmian KKP domestik dan QRIS Antarnegara, Senin (29/8/2022).
Lebih lanjut, mengenai KKP domestik, Jokowi meminta kepada Gubernur BI dan perbankan utamanya himbara bisa benar-benar mendampingi, mengawal, baik Kementerian, lembaga, Pemerintah provinsi, Pemerintah kota, Pemerintah Kabupaten untuk segera masuk ke sistem ini, sehingga terjadi kecepatan pembayaran.
“Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur, dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita,” ujarnya
Menurutnya, dengan adanya KKP domestik ini mampu mendorong agar penggunaan produk-produk dalam negeri ini bisa terserap dengan baik, sehingga belanja Pemerintah, BUMN, Pemerintah daerah semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri.
“Jangan sampai saya sudah berpesan betul-betul sangat lucu sekali, bodoh sekali kalau uang yang dikumpulkan oleh Pemerintah baik dari pajak, PNBP, masuk menjadi APBN dan APBD kemudian belanjanya produk-produk impor,” ujar Jokowi.
Maka dari itu, Jokowi berpesan juga kepada kepala LKPP agar betul-betul mendorong dan mengawal supaya sistem KKP domestik ini bisa terimplementasi dengan cepat.
“Ini yang terus kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera selesai dan daerah semuanya dengan semangat yang sama membeli produk dalam negeri. Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp 800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp 400 triliun tapi kalau bisa masuk ke Rp 800 triliun dan betul produk dalam negeri apalagi produk UMKM maka pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan,” ungkap Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi juga meminta agar QRIS bisa dikoneksikan antar negara sehingga memudahkan UMKM kita, dan memudahkan dunia pariwisata Indonesia untuk berhubungan dengan negara-negara lain baik dengan Thailand dan semua negara asia, dan diharapkan terjadi efesiensi.
“Kita tidak hanya menjadi pasar dan tidak hanya menjadi pengguna tapi kita memiliki platform aplikasi yang bisa nanti penggunanya semakin banyak,” pungkas Jokowi.
Sarana transaksi belanja pemerintah
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi KKP Domestik telah didukung 85 penyedia QRIS dan 20,3 juta merchant. Perry mengatakan, KKP Domestik dapat digunakan sebagai sarana transaksi saat belanja pemerintah.
“Pada tahap awal implementasi KKP domestik ini dilakukan melalui interkoneksi QR Indonesian standard sudah didukung 85 penyelenggara QRIS dan sekarang 20,3 juta merchant,” ujar Perry saat menyampaikan sambutan, Senin (29/8/2022).
Penggunaan KKP Domestik akan dimulai dari belanja pemerintah pusat. Dia mendorong agar pemerintah daerah turut serta menyediakan layanan transaksi belanja daerah menggunakan KKP berbasis elektronik seperti QRIS.
Menurutnya, belanja pemerintah secara digital merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, agar transaksi dilakukan secara non tunai untuk belanja pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
“Ini betul-betul dilakukan sekaligus QRIS ini sudah dilakukan untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia khususnya bagi pelaku UMKM untuk dapat bertransaksi secara digital,” imbuhnya.
Selain peluncuran KKP Domestik, BI juga meluncurkan QRIS yang dapat dipakai di empat negara ASEAN. Empat negara tersebut yaitu Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura.
Perry Warjiyo menyampaikan, per hari ini pemanfaatan QR code Indonesia bahkan sudah dapat dinikmati di Thailand.
“QR Indonesia dengan QR Thailand sudah kami uji cobakan dan mulai hari ini implementasi penuh,” ujar Perry.
Di Malaysia, Perry menyampaikan transaksi menggunakan QR code masih pada tahap uji coba. Langkah Ini sudah dilakukan sejak Januari.
Sementara di Singapura, masih pada di tahap penyelesaian untuk tanda tangan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Bank Singapura.
Perry menuturkan, dengan penggunaan QR code sebagai transaksi antar negara, merupakan hasil dari komitmen dan kesepakatan 5 negara Asean; Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura, untuk menyambungkan sistem pembayaran melalui QR code currency.
Diharapkan, adanya terobosan antar negara Asean seperti ini, dapat mendorong perputaran ekonomi pada sektor pariwisata dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Dalam waktu dekat 5 negara kita bisa melakukan digitalisasi sistem pembayaran, cross-border, QR, fast payment dengan pembayaran mata uang lokal yang sekaligus mendukung pariwisata, mendukung UMKM, dan juga mendukung ekonomi keuangan digital secara nasional,” ujarnya. (wwa)
