SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I, Johan Rosihan, menyatakan keprihatinannya terkait masuknya 1000 ton impor beras asal Vietnam ke Pulau Sumbawa. Menurut informasi yang diterimanya dari Badan Urusan Logistik (Bulog), beras impor tersebut direncanakan akan masuk melalui Pelabuhan Lembar dengan tujuan Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Johan mengkhawatirkan bahwa tindakan impor ini akan merugikan petani, terutama karena saat ini sedang berlangsung panen raya. Ia menegaskan pentingnya pertimbangan matang dalam melakukan pasokan beras, terutama untuk menjaga keberpihakan kepada petani yang sedang menghadapi musim panen raya.
“Pasokan beras impor ke Pulau Sumbawa akan berdampak serius bagi petani dan mengganggu upaya mereka dalam meningkatkan produksi beras,” ujar Johan dalam keterangan tertulisnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas dampak pasokan beras impor ini terhadap harga gabah di tingkat petani. Johan juga menyarankan agar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dinaikkan ketika pasokan beras impor masuk ke Pulau Sumbawa, sehingga petani dapat merasakan keuntungan saat panen raya.
Selain itu, Johan menilai bahwa bantuan pangan untuk masyarakat harus diprioritaskan dari hasil produksi petani lokal, bukan dari impor. Ia menunjukkan bahwa daerah seperti Kabupaten Sumbawa memiliki surplus beras dan dapat menjadi sumber utama pasokan beras di wilayah tersebut.
“Kita harus memberikan dukungan kepada petani untuk meningkatkan produksi beras di kawasan sentra beras seperti di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat,” tambahnya.
Johan juga menyoroti bahwa daerah yang memiliki surplus beras seharusnya tidak perlu menerima pasokan beras impor, terutama jika produksi lokal sudah mencukupi kebutuhan. Ia menilai bahwa tindakan impor dalam kondisi seperti ini tidaklah masuk akal.
(Anton)
