SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat program pengendalian sampah melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Pada 2027, anggaran program padat karya TPS3R naik 138,6 persen menjadi Rp95,11 miliar.
Anggaran tersebut meningkat dari alokasi 2026 sebesar Rp39,91 miliar untuk 56 lokasi menjadi Rp95,11 miliar untuk 136 lokasi pada 2027.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan program padat karya tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
“Program IBM ini memiliki multiplier effect yang besar. Selain menghasilkan infrastruktur, juga memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui skema padat karya, sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2026).
Pembangunan TPS3R melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, program tersebut diharapkan memberikan manfaat ganda, yakni menyediakan sarana pengelolaan sampah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi warga sekitar.
Melalui TPS3R, masyarakat didorong mengurangi sampah sejak dari sumbernya dengan melakukan pemilahan, penggunaan kembali, serta pengolahan sampah.
Sampah yang telah dipilah juga dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai guna dan ekonomi. Sampah organik seperti ranting dan dedaunan dapat diolah menjadi kompos, pelet, atau briket.
Sementara sampah nonorganik seperti plastik dapat dicacah untuk dimanfaatkan sebagai bahan campuran aspal plastik.
Kementerian PU menilai pendekatan tersebut tidak hanya dapat mengurangi timbunan sampah dan mencegah pencemaran lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Anggaran Program Padat Karya Permukiman Naik
Penguatan program padat karya bidang permukiman pada 2027 tidak hanya dilakukan melalui TPS3R. Kementerian PU juga meningkatkan dukungan terhadap sejumlah program berbasis masyarakat.
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) pada 2027 mendapat alokasi Rp681,31 miliar untuk 923 lokasi. Angka tersebut meningkat dari Rp558,11 miliar untuk 906 lokasi pada 2026.
Kemudian Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) memperoleh Rp595,46 miliar untuk 1.184 lokasi pada 2027, naik dari Rp420,03 miliar untuk 823 lokasi pada 2026.
Sementara itu, Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) mendapat alokasi Rp214,22 miliar untuk 702 lokasi, meningkat dari Rp201,11 miliar untuk 653 lokasi pada 2026.
Program tersebut antara lain mendukung pembangunan fasilitas sanitasi seperti mandi, cuci, kakus (MCK), tempat wudu, tempat cuci tangan, tempat cuci pakaian, hingga instalasi pengolahan air limbah domestik.
Adapun Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada 2027 dialokasikan Rp763,96 miliar untuk 1.043 lokasi. Angka tersebut naik dari Rp484,80 miliar untuk 808 lokasi pada 2026.
Kementerian PU menyebut penguatan berbagai program tersebut sejalan dengan visi PU608, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sekaligus mendukung sasaran nasional pertumbuhan ekonomi 8 persen.
(Agus Marwan)
