SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti kebijakan efisiensi sumber daya manusia (SDM) dalam beberapa program Kementerian Pertanian (Kementan). Ia menilai pengurangan tenaga kerja dalam program-program ini bisa berdampak pada keberhasilan swasembada pangan.
Efisiensi SDM dalam Program Penyuluh Pertanian
Salah satu yang disorot adalah pengurangan SDM dalam program pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian. Menurut data, dari total 10.510 penyuluh, sebanyak 3.000 orang terkena efisiensi.
“Angkanya itu ditetapkan adalah 10.510 orang, dan yang diefisiensikan sebanyak 3.000 orang. Bagi saya, kalau manusianya diefisiensi, maka output-nya pasti akan berbeda,” ujar Alex dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.
Ia mempertanyakan proses seleksi 3.000 penyuluh yang terkena kebijakan ini dan meminta agar efisiensi tidak dilakukan terhadap tenaga penyuluh, mengingat perannya yang sangat penting bagi swasembada pangan.
“Kalau yang terkait manusia, jangan diefisiensi, Pak. Karena ini output-nya untuk swasembada pangan,” tegasnya.
Tenaga Kompeten Pertanian Juga Terkena Efisiensi
Selain penyuluh pertanian, Alex juga menyoroti pengurangan SDM dalam program tenaga kompeten pertanian. Menurutnya, kebijakan ini dapat mengurangi efektivitas pencapaian swasembada pangan.
“Lagi-lagi ini soal swasembada pangan. Ketika manusianya dikurangi, saya yakin output-nya akan berbeda,” katanya.
Efisiensi Besar-Besaran pada Program Wirausaha Muda Pertanian
Program lain yang terdampak efisiensi adalah penumbuhan wirausaha muda pertanian. Jumlah SDM yang terkena pemangkasan dalam program ini tergolong signifikan. Dari 78.825 orang, sebanyak 22.500 mengalami efisiensi.
“Ini sangat luar biasa, Pak. Awalnya 78.825 orang, dan yang diefisiensikan mencapai 22.500,” ujar Alex.
Minta Kebijakan Efisiensi SDM Dikaji Ulang
Alex meminta Mentan Amran untuk mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi SDM dalam tiga program tersebut. Menurutnya, pengurangan tenaga kerja tidak sejalan dengan semangat swasembada pangan yang sedang digaungkan pemerintah.
“Ini saya minta jawabannya sekarang melalui Ibu Ketua, dan mohon ini dipertimbangkan lagi soal efisiensi manusia ini. Karena output-nya dalam Bapak membuat program ini adalah terkait menuju swasembada pangan,” pungkasnya.
Kritik ini menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan Indonesia. Keputusan Kementan terkait efisiensi SDM ini tentu perlu ditelaah lebih lanjut agar tidak menghambat pencapaian target swasembada pangan nasional.
(Anton)
