SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, buka suara terkait polemik pagar laut di pesisir Tangerang yang tengah menjadi sorotan publik. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Trenggono mengakui bahwa KKP masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam hal pengawasan ruang laut.
“Kami masih memiliki keterbatasan dalam pengawasan ruang laut akibat minimnya sarana dan prasarana pendukung serta anggaran operasional yang perlu diperkuat,” ujar Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (23/1).
Masalah Pagar Laut dan Dampaknya pada Nelayan
Masalah pagar laut di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, dinilai merugikan masyarakat, terutama para nelayan. Pagar laut tersebut membatasi akses nelayan lokal untuk melaut, sehingga memicu keresahan di kalangan masyarakat pesisir.
“Kasus ini menjadi bukti bahwa kami perlu penguatan tugas, fungsi, dan tanggung jawab, termasuk revisi UU Kelautan untuk mengatasi permasalahan seperti ini ke depannya,” jelas Trenggono.
Ia juga menegaskan bahwa investigasi terkait pagar laut di Tangerang masih terus berlanjut. Saat ini, KKP sedang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan stakeholder terkait untuk menyelesaikan kasus tersebut.
“Kami akan melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah disegel oleh Polsus KKP, sesuai peraturan yang berlaku,” tambahnya.
DPR Minta Anggaran KKP Ditingkatkan
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyoroti anggaran KKP yang dinilai terlalu kecil dibandingkan dengan tugas besar yang diembannya.
“Anggaran KKP hanya Rp6,2 triliun, sangat jauh dibandingkan dengan Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp147 triliun. Padahal, fungsi KKP juga menjaga kedaulatan laut kita,” tegas Saadiah.
Saadiah menyampaikan bahwa pengawasan ruang laut, seperti kasus pagar laut di Tangerang, membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar. Namun, ia juga mengingatkan KKP agar meningkatkan kinerjanya jika anggaran dinaikkan.
“Tapi, Pak Menteri, kalau anggarannya sudah ditambah, jangan sampai ada kecolongan seperti ini lagi,” katanya dengan nada tegas.
Fokus KKP Harus Seimbang: Laut dan Perikanan
Saadiah juga memberikan kritik bahwa selama ini KKP terlalu fokus pada sektor perikanan, terutama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kurang memperhatikan masalah kelautan.
“Urusan kelautan, terutama di Dirjen PRL (Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut), belum dijalankan secara maksimal. Ke depan, KKP harus bisa menjaga keseimbangan antara pengelolaan perikanan dan kelautan,” ujar Saadiah.
Ia berharap KKP lebih serius dalam menangani isu-isu kelautan dan tidak hanya fokus mengejar keuntungan finansial.
Langkah Ke Depan: Penguatan KKP dan Sinergi Nasional
Menteri Trenggono menegaskan bahwa untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengawasan ruang laut, KKP memerlukan dukungan revisi Undang-Undang Kelautan dan penguatan anggaran.
“Kami butuh penguatan tugas, fungsi, dan tanggung jawab melalui revisi UU Kelautan. Dengan dukungan ini, kami bisa lebih optimal dalam mengelola ruang laut secara nasional,” jelasnya.
Trenggono juga berjanji untuk meningkatkan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah, guna memastikan pengendalian ruang laut berjalan sesuai aturan.
“Konsolidasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait akan terus kami lakukan untuk memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai peraturan,” pungkasnya.
Mengatasi Tantangan dengan Kolaborasi
Kasus pagar laut di Tangerang menjadi cerminan bahwa pengawasan ruang laut membutuhkan perhatian lebih besar. Dengan anggaran yang memadai dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan masalah serupa dapat dicegah di masa depan.
DPR dan KKP sama-sama sepakat bahwa menjaga laut Indonesia bukan hanya soal perikanan, tetapi juga tentang kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Oleh karena itu, ke depan, KKP harus menjaga keseimbangan dalam mengelola perikanan dan kelautan, agar potensi laut kita tetap terjaga untuk generasi mendatang,” ujar Saadiah.
(Anton)
