SUARAINODNEWS.COM, Jakarta – Memanasnya rivalitas geopolitik dunia, konflik berkepanjangan di berbagai kawasan, serta menguatnya polarisasi ekonomi dan ideologi global menjadi ujian serius bagi diplomasi Indonesia. Dalam situasi yang semakin kompleks, diplomasi tidak lagi hanya menjadi domain pemerintah tetapi juga melibatkan parlemen melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Di tengah menguatnya blok-blok kekuatan besar, DPR RI dituntut mampu memainkan peran sebagai jembatan dialog dan penjaga kepentingan nasional. Diplomasi parlemen pun semakin relevan sebagai instrumen untuk membangun komunikasi, memperluas kerja sama, serta memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.
Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa dinamika global yang sarat ketidakpastian menuntut diplomasi parlemen yang lebih adaptif dan strategis. Dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan mulai dari konflik geopolitik, persaingan antarnegara besar, hingga disrupsi teknologi yang mengubah tatanan hubungan internasional.
“Diplomasi parlemen bukan sekadar pelengkap diplomasi pemerintah, tetapi telah menjadi jalur paralel yang mampu membuka komunikasi informal antarnegara melalui jejaring politik dan hubungan antaranggota parlemen,” paparnya, Rabu (8/4/2026).
Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh yang menilai bahwa tahun 2026 menjadi momentum yang penuh tantangan bagi diplomasi parlemen Indonesia. Situasi geopolitik yang semakin tidak menentu menuntut DPR RI untuk terus memperkuat jaringan kerja sama antarparlemen dan menjaga kepentingan nasional Indonesia.
Menurut anggota BKSAP DPR RI, Indonesia memiliki modal besar berupa politik luar negeri bebas aktif yang selama ini telah menjadi identitas diplomasi Indonesia. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak tanpa terjebak dalam politik blok.
BRICS Naikkan Daya Tawar
Menurut Pakar Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Poppy Sulistyaning Winanti, bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS bisa meningkatkan daya tawar Indonesia di kancah internasional.
“Saya kira ini sebagai upaya Indonesia menaikkan posisi bargaining dengan posisi negara barat,” katanya di Yogyakarta, Selasa (14/1/2025).
Selain memperkuat posisi diplomatik Indonesia di panggung global, masuknya Indonesia dalam BRICS tidak lepas dari upaya menaikkan posisi tawar kepada dunia barat. Langkah itu, menurut dia, sekaligus sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak domestik dari kebijakan Donald Trump nantinya.
Sebab, menurut Poppy, pengalaman selama ini menunjukkan komitmen-komitmen internasional yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat tersebut tidak bisa diprediksi.
“Dunia barat di bawah bayang-bayang Amerika Serikat penuh ketidakpastian lagi dari sisi konteks global apalagi di bawah periode kedua kepemimpinan Donald Trump,” ujar dia.
BRICS memiliki dua badan keuangan, lanjut Poppy, yakni New Development Bank (NDB) dan Contingent Reserve Arrangement (CRA) yang diakui memang sedikit banyak akan bisa memberikan kontribusi dari sisi ekonomi. Namun, pihaknya masih menyangsikan dua badan keuangan itu bisa menggantikan IMF atau World Bank.
“Masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu digali lebih dalam karena 80 persen negara di dunia masih menggunakan mata uang dolar dan apakah BRICS bisa menjadi alternatif,” ucap Poppy.
Namun, kata Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, untuk mengoptimalkan daya tawar diplomatik tersebut Indonesia tidak bisa bergerak sendirian, melainkan harus aktif menggalang solidaritas global.
“RI perlu menggalang solidaritas global, utamanya dengan ASEAN, D-8, OKI, Gerakan Non-Blok (GNB), BRICS, Liga Arab, MIKTA, dan Kerja Sama Selatan-Selatan,” ujarnya.
Sebagai sasaran perdamaian jangka panjang, Rezasyah menyarankan Indonesia untuk mereplikasi pengalaman terbaik ASEAN ke Timur Tengah. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan merancang mekanisme menuju Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN) serta Kawasan Bebas Senjata Nuklir (NWFZ) khusus untuk kawasan tersebut.
Di tengah kebutuhan akan tekanan internasional yang konsisten, Rezasyah memperkirakan Indonesia dapat mengambil peran sebagai pencetus perdamaian karena posisinya yang dihormati, baik oleh AS maupun Iran. Di sisi lain, absennya hubungan diplomatik resmi antara Jakarta dan Tel Aviv justru menempatkan RI dalam posisi yang terhormat di mata Israel.
Perkuat Diplomasi Bebas Aktif
Langkah DPR RI saat ini memperkuat diplomasi parlemen di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Apalagi dalam situasi ketidakpastian global saat ini, diplomasi parlemen menjadi instrumen penting untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antarnegara.
“Pada situasi ketidakpastian global saat ini maka DPR RI akan terus memperkuat diplomasi parlemen melalui kerja sama antarparlemen, termasuk dengan menerima delegasi parlemen dari negara sahabat,” kata Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat membacakan pidato dalam agenda Rapat Paripurna ke-15 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Ketegangan geopolitik dunia yang tinggi menuntut pendekatan yang mengedepankan dialog dan diplomasi. Karena itu, penyelesaian konflik harus tetap berpijak pada penghormatan terhadap hukum internasional serta perlindungan kemanusiaan.
“Di tengah meningkatnya tegangan geopolitik global khususnya konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran, DPR RI menegaskan pentingnya eskalasi dan penyelesaian konflik melalui dialog, diplomasi serta penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan kemanusiaan,” tegas Puan lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Puan menyinggung rencana penyelenggaraan AIPA Caucus 2026 di Indonesia. Pasalnya, forum tersebut dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia di kawasan.
“AIPA Caucus 2026 yang akan diselenggarakan di Indonesia dapat menjadi momentum dalam memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia untuk mendorong solidaritas kawasan dan menjaga stabilitas regional,” terangnya lagi.
Lebih lanjut, DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berorientasi pada perdamaian dunia dan tatanan global yang lebih adil.
“DPR RI akan terus mengambil peran dalam ikut memperkuat kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk mendorong perdamaian dunia, tata dunia yang lebih adil bagi semua, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif,” pungkas Puan.
Pun begitu dikatakan Anggota BKSAP DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa, bahwa Indonesia harus tetap konsisten menjaga prinsip nonblok di tengah konflik global yang semakin meluas. Ia mengingatkan bahwa dampak konflik internasional tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga memengaruhi ekonomi dunia melalui ancaman krisis pangan, gangguan logistik, dan ketidakpastian perdagangan.
Menurutnya, diplomasi parlemen menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas serta membangun komunikasi dengan berbagai negara tanpa harus terseret dalam rivalitas antarblok.
“Kepentingan nasional Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, diplomasi yang dibangun harus mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan seluruh mitra strategis,” ujarnya.
Dukung Misi UNIFIL
Langkah keberlanjutan partisipasi Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) merupakan wujud komitmen terhadap perdamaian dunia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun demikian, perlu pengawasan dan evaluasi berkala terhadap dinamika keamanan di perbatasan Israel–Lebanon yang masih berpotensi bergejolak.
“Penting memastikan seluruh prajurit TNI dibekali aturan pelibatan (rules of engagement), prosedur perlindungan pasukan, kemampuan menghadapi serangan asimetris, serta dukungan alutsista dan intelijen yang memadai,” kata Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini, Jumat (15 Mei 2026).
Komisi I DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah, Kementerian Pertahanan, dan TNI untuk terus aktif dalam misi-misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan profesionalisme pasukan.
“Intinya, perdamaian tidak hanya soal keberanian mengirim pasukan, tetapi juga tentang kesiapan strategis dan perlindungan setiap jiwa yang mengemban misi kemanusiaan,” ujarnya.
Karena itulah, sangat penting kesiapan menyeluruh bagi ratusan personel TNI yang akan diberangkatkan dalam misi UNIFIL. Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, maka seluruh tahapan persiapan harus dilakukan dengan standar mitigasi risiko yang tinggi untuk memastikan keselamatan pasukan di medan bertugas.
“Kesiapan personel, dukungan logistik, sistem perlindungan pasukan, hingga skenario evakuasi darurat perlu dipastikan secara maksimal apabila situasi keamanan di Lebanon mengalami eskalasi lebih lanjut,” terang Politisi Perempuan dari Nasdem.
Di sisi lain, DPR mengingatkan agar peristiwa tragis yang sempat menimpa prajurit TNI dalam misi perdamaian beberapa bulan lalu tidak terulang kembali. Pembelajaran dari kejadian tersebut harus menjadi dasar evaluasi dan penguatan sistem pengamanan pada misi kali ini.
(Anton)
