SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah mengambil langkah luar biasa atau extraordinary untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang meluas di sejumlah wilayah Kalimantan.
Alex menilai Karhutla saat ini tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi telah berdampak terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut diperparah cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus-September 2026.
“Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar, karena memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” tegas Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).
Desakan tersebut disampaikan Alex menyusul memburuknya kualitas udara akibat Karhutla. Berdasarkan data yang disampaikannya, indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) di Palangka Raya mencapai 487 pada 19 Agustus 2026 atau masuk kategori berbahaya.
Kabut asap juga mulai mengganggu aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan di sejumlah wilayah menunda jam masuk sekolah tingkat SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara pembelajaran bagi anak PAUD dialihkan ke sistem jarak jauh.
Di sektor transportasi, jarak pandang di sejumlah wilayah juga dilaporkan turun drastis hingga sekitar 1,4 kilometer.
Alex mengatakan penyebaran titik panas di Kalimantan menunjukkan kondisi yang perlu segera mendapat perhatian serius pemerintah. Berdasarkan data BNPB per 19 Agustus 2026, terdapat 1.487 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan.
“Penyebaran titik Karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” ujar Alex.
Menurut dia, kondisi tersebut semakin serius karena sejumlah pemerintah daerah harus memperpanjang status tanggap darurat Karhutla. Salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang memperpanjang status tanggap darurat hingga 4 September 2026.
Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Karhutla disebut telah membakar sekitar 859,49 hektare lahan dalam 189 kejadian, dengan 461 titik panas. Kecamatan Arut Selatan dan Kumai menjadi wilayah yang terdampak paling parah.
Di Arut Selatan tercatat 98 kejadian Karhutla yang membakar sekitar 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kecamatan Kumai terdapat 63 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 584,41 hektare.
Alex mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pola penanganan Karhutla yang hanya bersifat reaktif ketika kebakaran sudah meluas.
“Data MapBiomas Fire menunjukkan, puncak kebakaran yang terjadi periode tahun 2014, 2015 dan 2019, sekitar 61 persen Karhutla terjadi antara September hingga November dengan puncaknya di Oktober. Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” tegasnya.
Karena itu, Alex meminta pemerintah memperkuat sistem pencegahan dan deteksi dini di wilayah yang rawan terjadi kebakaran.
Menurutnya, patroli lapangan harus ditingkatkan, sementara sistem peringatan dini berbasis satelit perlu terus diperbaiki agar mampu mendeteksi potensi kebakaran secara lebih cepat dan akurat.
Selain pemerintah, masyarakat juga dinilai memiliki peran penting dalam mencegah meluasnya Karhutla. Program Desa Peduli Api serta pelatihan pembukaan lahan tanpa membakar dinilai perlu diperluas.
“Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas,” katanya.
Alex menegaskan penanganan Karhutla tidak cukup dilakukan dengan pemadaman ketika api sudah muncul. Pemerintah perlu membangun strategi jangka panjang yang mengutamakan pencegahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola lahan yang berkelanjutan.
“Mitigasi Karhutla membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan tata kelola lahan berkelanjutan,” pungkas Alex.
(Agus Marwan)
