SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tidak boleh berhenti sebagai tumpukan angka triliunan rupiah di atas kertas. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat.
Menurut Said, APBN 2027 dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun harus mampu menjawab kebutuhan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia, mulai dari harga pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga kesempatan usaha.
“APBN bukan sekadar kumpulan angka. Di balik Rp4.106,3 triliun belanja negara dalam APBN 2027 terdapat kehidupan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia dengan kebutuhan dan harapan yang beragam,” kata Said dalam tulisannya.
Ia menilai ukuran keberhasilan APBN tidak cukup hanya dilihat dari seberapa besar anggaran terserap. Yang jauh lebih penting adalah perubahan yang dirasakan masyarakat.
Dalam APBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Sementara tingkat kemiskinan diarahkan turun menjadi 6-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen, rasio Gini 0,360-0,365, serta penciptaan sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.
Bagi Said, angka-angka tersebut harus menjadi alat ukur yang jelas agar pertumbuhan ekonomi tidak sekadar terdengar bagus dalam narasi, tetapi benar-benar menghasilkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.
“Pertumbuhan tidak boleh berjalan sendiri. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat,” ujarnya.
Defisit Jangan Sampai Jadi Beban Baru
Said juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal. APBN 2027 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dengan defisit Rp671,2 triliun atau setara 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, target pendapatan negara harus benar-benar dikejar. Sebab, jika penerimaan meleset, pemerintah menghadapi pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi, yakni menambah utang atau memangkas belanja.
Jika defisit diperbesar, kebutuhan pembiayaan melalui utang ikut meningkat. Dampaknya, beban pembayaran bunga dan pokok utang di masa mendatang juga semakin besar.
Said memberikan gambaran, porsi pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara yang pada 2015 sekitar 10 persen telah meningkat menjadi sekitar 19 persen pada 2026.
“Usaha mencapai target pendapatan negara sepadan dengan jihad ekonomi untuk negara,” tegasnya.
Rp539,7 Triliun untuk Perlindungan Sosial
Salah satu pos besar APBN 2027 adalah anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp539,7 triliun.
Said mengatakan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang paling rentan.
Namun, ia mengingatkan besarnya anggaran tidak otomatis menjamin program akan efektif. Ketepatan sasaran menjadi kunci agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Masalah inclusion error dan exclusion error, menurutnya, tidak boleh dianggap sekadar urusan administrasi.
Jangan sampai warga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak menerima, sementara mereka yang tidak berhak malah masuk daftar penerima.
“Ketepatan sasaran bukan semata-mata persoalan efisiensi anggaran, melainkan persoalan keadilan,” katanya.
Said juga mendorong agar perlindungan sosial tidak hanya membuat masyarakat bertahan ketika menghadapi kesulitan, tetapi sekaligus membuka jalan agar mereka bisa mandiri melalui pendidikan, pekerjaan, pembiayaan usaha dan kesempatan ekonomi.
Rp824 Triliun Pendidikan, Jangan Cuma Habis di Kertas
Sektor pendidikan mendapat alokasi sekitar Rp824 triliun. Said menilai anggaran sebesar itu harus benar-benar menjadi investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Ia menegaskan keberhasilan anggaran pendidikan tidak cukup dilihat dari tingkat serapan.
Yang harus ditanyakan adalah apakah anak-anak semakin mudah mendapatkan pendidikan berkualitas, angka putus sekolah turun, kualitas guru meningkat, dan lulusan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Anak buruh harus memiliki kesempatan menjadi insinyur, anak petani memiliki kesempatan menjadi dokter, dan anak nelayan dapat menjadi peneliti, pengusaha, atau ahli teknologi,” ujarnya.
Menurut Said, kondisi ekonomi keluarga tidak boleh menjadi tembok yang membatasi cita-cita seorang anak.
Terlebih, Indonesia tengah mendorong industrialisasi, hilirisasi, digitalisasi dan peningkatan produktivitas. Karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.
Rp195,3 Triliun untuk Pangan, Karena Ekonomi Memang Berawal dari Dapur
APBN 2027 juga menyediakan sekitar Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan. Pada saat yang sama, inflasi ditargetkan berada di kisaran 2,5 persen.
Bagi masyarakat, angka tersebut pada akhirnya bermuara pada pertanyaan yang sangat sederhana: berapa harga beras, telur, minyak goreng, LPG, listrik dan transportasi?
Said mengatakan kebijakan pangan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen.
Petani membutuhkan pupuk, irigasi, teknologi, pembiayaan serta harga hasil panen yang layak. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan pangan dengan harga yang masih terjangkau.
“Pangan murah tidak boleh diperoleh dengan memiskinkan petani, tetapi kesejahteraan produsen juga tidak dapat dibangun dengan membiarkan harga pangan terlalu mahal bagi masyarakat,” katanya.
Karena itu, kebijakan fiskal, pangan, energi dan perlindungan sosial harus bergerak bersama untuk menjaga daya beli masyarakat.
Said juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan hingga tingkat desa.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan kehilangan makna jika kemajuan hanya terlihat di pusat-pusat kota, sementara masyarakat di daerah masih berhadapan dengan jalan rusak, irigasi terbatas, fasilitas kesehatan minim dan akses ekonomi yang sulit.
Dalam APBN 2027, Transfer ke Daerah dialokasikan sekitar Rp735 triliun, sedangkan Dana Desa mencapai Rp77 triliun.
Said menilai Dana Desa tidak boleh sekadar dipandang sebagai uang yang dikirim dari Jakarta. Dana tersebut harus menjadi penggerak ekonomi lokal, memperbaiki pelayanan publik, mengurangi kemiskinan dan membuka kesempatan usaha.
Ukuran keberhasilannya pun tidak cukup hanya berdasarkan jumlah jalan yang dibangun atau bangunan yang berdiri.
Yang lebih penting adalah apakah pendapatan masyarakat meningkat, kegiatan ekonomi tumbuh, pelayanan dasar membaik dan semakin banyak warga bisa maju tanpa harus meninggalkan daerahnya.
Said juga mengingatkan agar kebijakan fiskal tidak hanya fokus kepada masyarakat miskin.
Ada kelompok masyarakat yang sudah keluar dari kemiskinan, tetapi kondisi ekonominya belum cukup kuat menghadapi guncangan seperti kehilangan pekerjaan, sakit berat, kenaikan biaya pendidikan atau tekanan harga.
Kelompok tersebut, kata dia, juga perlu dijaga agar tidak kembali jatuh miskin.
Karena itu, kebijakan negara tidak boleh hanya membagi masyarakat dalam dua kotak, miskin dan kaya.
Pendidikan dan kesehatan terjangkau, akses pembiayaan usaha, Kredit Usaha Rakyat (KUR), perumahan, transportasi publik, dukungan UMKM serta penciptaan lapangan kerja formal juga bisa menjadi bentuk perlindungan sosial produktif.
“Negara yang kuat bukan negara yang membuat rakyat selamanya bergantung pada bantuan, tetapi negara yang hadir ketika rakyat membutuhkan perlindungan dan kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya agar mereka mampu berdiri semakin kuat di atas kaki sendiri,” ujar Said.
Di bagian akhir, Said mendorong perubahan cara pemerintah mengevaluasi penggunaan anggaran.
Menurutnya, tingginya persentase penyerapan anggaran belum otomatis berarti program pemerintah berhasil.
Anggaran harus diuji dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Apakah anak semakin mudah sekolah? Apakah masyarakat semakin mudah berobat? Apakah pendapatan petani meningkat? Apakah subsidi tepat sasaran? Apakah UMKM naik kelas? Apakah investasi menciptakan pekerjaan? Apakah desa semakin produktif?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, kata Said, harus menjadi ukuran nyata keberhasilan APBN.
Pada akhirnya, ia menilai tempat seseorang dilahirkan tidak boleh menentukan seberapa besar kesempatan orang tersebut untuk maju.
Kemajuan ekonomi nasional harus terasa bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di Madura, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera hingga desa-desa di seluruh Jawa.
“APBN bukan sekadar tentang berapa besar uang yang dapat dibelanjakan negara, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan rakyat setelah uang itu dibelanjakan,” pungkasnya.
(Robby Bustami)
