SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lodewijk F. Paulus pada kesempatannya menyampaikan beberapa saran untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran bagi masyarakat ASEAN.
Berbicara di Majelis Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Jakarta, dirinya parlemen negara-negara AIPA untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah masing-masing dan mendorong mereka untuk menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat demokrasi.
“Kita harus dapat menjalankan pemerintahan yang baik, memastikan supremasi hukum, serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, sesuai dengan mandat yang ditetapkan dalam Piagam ASEAN,” tegasnya dalam sidang pleno pertama majelis umum, di Fairmont Hotel di Jakarta, kemarin Senin, (07/08/2023).
Dia kemudian mendesak anggota AIPA untuk melakukan upaya habis-habisan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka melindungi rakyat mereka dan menyediakan mereka yang tinggal di kawasan Asia Tenggara dengan kehidupan yang damai dan sejahtera.
“Selain itu, kami juga bertanggung jawab untuk menjamin kebebasan dan (perlindungan) hak asasi manusia bagi masyarakat ASEAN,” tambahnya.
Paulus mendorong negara-negara anggota untuk menjadikan AIPA sebagai lembaga terdepan yang dapat memperluas kerja sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait di kawasan dalam upaya mewujudkan visi ASEAN 2045.
“Untuk mencapai tujuan ini, kita harus memilih pendekatan yang lebih adaptif dan berorientasi masa depan, daripada terus mengikuti rutinitas yang sama atau hanya berpegang teguh pada bisnis seperti biasa,” katanya.
Terakhir, ia menambahkan, parlemen AIPA harus bertindak secara lebih responsif dan adaptif selama proses perumusan hukum nasional dengan harapan menghasilkan undang-undang yang lebih relevan untuk mengatasi tantangan regional dan global.
Paulus menekankan bahwa undang-undang tersebut sangat penting untuk membantu ASEAN mengatasi tantangan yang ada di kawasan ini, seperti kondisi demokrasi di Myanmar, perselisihan di Laut Cina Selatan, dampak krisis Ukraina, Inisiatif Quad, dan aliansi Australia-Inggris-Amerika Serikat (AUKUS).
“ASEAN telah dikritik karena langkah-langkahnya untuk menangani krisis di Myanmar. Tindakan kami dianggap mengecewakan dan menyebabkan peningkatan kekerasan,” katanya.
Dia kemudian menekankan pentingnya menginvestasikan upaya yang lebih besar untuk mempromosikan implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan kemakmuran yang diabadikan dalam Piagam ASEAN.
“AIPA harus dapat mengambil langkah-langkah cepat, akurat, dan berkelanjutan untuk memastikan keamanan dan kemajuan bagi rakyat kita, sehingga mereka dapat tetap hidup dengan harapan,” katanya.
Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo secara resmi meresmikan Sidang Umum AIPA ke-44 di Fairmont Hotel di Jakarta pada hari Senin.
Turut bergabung dalam upacara pembukaan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon, dan Paulus.
Sidang Umum AIPA ke-44, yang berlangsung di Jakarta dari Senin hingga Rabu (9 Agustus 2023), telah menarik partisipasi dari 568 delegasi, termasuk pembicara parlemen dari 9 negara ASEAN: Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Perwakilan dari 18 negara pengamat dan tamu serta 9 organisasi internasional juga telah bergabung dalam acara tersebut.
Tema sidang umum edisi ke-44 adalah “Parlemen Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera.”
Sidang Umum AIPA tahun ini juga menandai partisipasi ketujuh DPR dalam sidang umum dalam kapasitas sebagai tuan rumah dan ketua AIPA, setelah keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. (ANT/DSK)
