SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Stevano Rizki Adranacus, anggota Komisi III DPR, memberikan perhatian khusus terkait efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja Komisi III DPR RI, Stevano mengingatkan bahwa meskipun efisiensi sangat diperlukan, penegakan hukum yang menyentuh langsung masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan secara prinsip mendukung penuh program efisiensi yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Stevano di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025).
Stevano menyatakan bahwa efisiensi anggaran bukanlah kebijakan yang hanya diterapkan di Indonesia saja, tetapi juga di berbagai negara besar dunia seperti Amerika, China, dan bahkan Vietnam, yang saat ini tengah menghadapi kesulitan perekonomian global. “Tren efisiensi ini bukan hanya dilakukan di negara kita, tapi negara superpower seperti Amerika, China, bahkan Vietnam semuanya melakukan efisiensi,” tambahnya.
Namun, meskipun mendukung kebijakan ini, Stevano menekankan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak boleh dikorbankan hanya demi efisiensi. Ia berharap agar anggaran yang dialokasikan untuk program-program penegakan hukum yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, tetap terjaga. “Saya harapkan dengan efisiensi anggaran ini, program-program dalam hal penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat di bawah jangan sampai dikurangi,” tegasnya.
Pesan Presiden Prabowo: Penegakan Hukum Adalah Cermin Negara
Stevano kemudian mengingatkan kembali komitmen Presiden Prabowo terhadap penegakan hukum. Menurutnya, Presiden Prabowo telah berkali-kali menegaskan bahwa penegakan hukum adalah wajah negara dan sangat penting dalam menciptakan keadilan. “Wajah penegakan hukum adalah wajah dari negara itu sendiri. Persepsi masyarakat terhadap negara kita sangat tergantung dari kebijakan penegakan hukum,” ujarnya.
Stevano sangat mengapresiasi perhatian serius yang diberikan Presiden Prabowo terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ia menekankan, meskipun situasi ekonomi menantang, keadilan harus tetap dijaga, dan penegakan hukum harus menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat terhadap negara tetap terjaga.
“Jangan sampai rasa keadilan itu dikurangi,” tambah Stevano, mengingatkan pentingnya keadilan sosial dalam membangun negara yang adil dan makmur.
Sebagai kesimpulan, Stevano menyarankan agar efisiensi anggaran dijalankan dengan bijaksana tanpa mengorbankan komitmen terhadap penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keberlanjutan hukum, agar negara tetap kuat dan disegani.
(Anton)
