SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Sekretaris Jenderal Badan Pengurus (BP) Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia, Raja Samu Samu VI, De Laatste Van Koning Stamboom – YM. Upu Latu M. L. Benny Ahmad Samu Samu, SE, MM berharap pemerintah lebih serius tidak sepenggal-sepenggal dalam memperhatikan kebudayaan Nusantara, apalagi kita melihat budaya-budaya asing masuk ke Indonesia sebegitu mudahnya.
Dan keberadaan UU no 5 tahun 2017, akan kita memanfaatkan sebaik-baiknya sebagai payung hukum bagi para raja dan sultan termasuk pewaris dan penerus daripada kerajaan kesultanan Nusantara. Selain meminta DPR dan pemerintah melibatkan raja dan sultan nusantara dalam pembentukan komisi perlindungan kebudayaan, lanjut Benny Ahmad Samu Samu, disela-sela Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara ke-V di MPR RI, Jakarta (27/7).
Sementara Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengapresiasi dan mendukung penuh diselenggarakannya silaturahmi nasional (Silatnas) raja dan sultan nusantara ke- V ini, karena tak ada bangsa dan negara Indonesia dengan mengabaikan akar-akar budaya ibunya, mother culture. Dan silatnas ini sarana untuk memelihara, dan menjembatani dialog serta pengetahuan dari akar-akar budaya tadi.
“Hari ini kita melihat heterogenitas kebangsaan kita dari 44 peserta dari Aceh sampai Papua. Meskipun membawa identitas, adat dan bahasa masing-masing, namun karena berteguh pada Pancasila semuanya bisa bersatu menjadi Indonesia,”ujar Fadli Zon.
Dengan kata lain Kita adalah anak kandung dari kebudayaan ibu kita. Ini terwakili dengan sejarah yang panjang di nusantara, para raja dan sultan dan para pewaris disini tentu tidak terpisahkan oleh sejarah perjalanan budaya kita sehingga menjadi Indonesia, tambahnya.
DPR RI merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang memiliki kepedulian terhadap kebudayaan. Baru-baru ini tepatnya 27 april 2017 bersama dengan pemerintah mengeluarkan undang-undang No.5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. UU ini merupakan inisiatif DPR yang tentunya berdasarkan aspirasi masyarakat. Salah satu pokok yang ditegaskan di undang-undang ini adalah bahwa kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa.
“Sejak awal kami mendukung acara kebudayaan seperti ini, dan harusnya didukung oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah. Sebagai bagian untuk terus memelihara, memupuk dan mengembangkan identitas budaya bangsa kita. Bagian dari kekayaan nasional kita,”jelas Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini.
Di era globalisasi ini, justru identitas tidak mungkin dibentuk dari hal yang instan, dari kebudayaan-kebudayaan baru. Justru identitas lahir dari dialog yang cukup panjang dari kebudayaan akar yang ada di negeri kita sendiri di nusantara. Dari silatnas ini diharapkan bisa berkontribusi bagi kemajuan kebudayaan Indonesia.
“Tanpa adanya raja, sultan yang ada di nusantara dan tokoh-tokoh bangsa yang berjuang bersama-sama, tidak mungkin kita bisa mewujudkan Negara Indonesia pada 17 Agustus 1945 silam. Itu menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan,” jelasnya.
Sedangkan Patuan Daulat Sutan Palaon, Tondi Hasibuan, BA, MA., Raja Huristak XII – Padang Lawas, Sumatera Utara, bergelar Patuan Daulat Sutan Palaon, mengharapkan agar pemerintah benar-benar serius dan konsisten melakukan perhatian memberikan kontribusi demi terpeliharanya adat istiadat dan budaya nusantara itu sendiri. Bahkan kerajaan-kerajaan di Padang Lawas pun telah turut berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia.
“Jadi kita harapkan pemerintah tidak mengesampingkan kerajaan dan kesultanan yang dulu ikut berjuang bersama Indonesia,” tutupnya.
(tjo; foto ist
