SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah tetap berjalan meski mayoritas fraksi di parlemen saat ini berada dalam barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Saan menanggapi anggapan sejumlah pihak yang menilai fungsi check and balance di DPR melemah karena hampir seluruh kekuatan politik di parlemen tergabung dalam koalisi pemerintah.
Menurut Saan, DPR tetap menjalankan tugas konstitusionalnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Semua persoalan yang menjadi aspirasi masyarakat dan masuk ke DPR tentu akan disikapi secara bersama-sama. Saya yakin DPR tetap solid dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Saan menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap disampaikan melalui mekanisme yang ada, terutama lewat rapat-rapat komisi yang membahas langsung program dan kebijakan pemerintah.
Menurut dia, keberadaan mayoritas partai pendukung pemerintah di DPR tidak menghilangkan fungsi pengawasan yang menjadi salah satu tugas utama parlemen.
“Check and balance tetap berjalan. Keluhan masyarakat terkait kebijakan dan program pemerintah juga dikritisi di komisi-komisi terkait. Pemerintah juga mengakomodasi berbagai masukan masyarakat serta hasil pengawasan DPR,” ujarnya.
Singgung Evaluasi Program MBG
Dalam kesempatan itu, Saan juga menyoroti evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perhatian publik.
Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan pembenahan tata kelola program tersebut agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, sejumlah perbaikan dilakukan mulai dari aspek teknis, pengelolaan anggaran, hingga langkah-langkah penertiban dan efisiensi program.
“Pemerintah sedang melakukan penataan kembali tata kelola MBG. Banyak hal yang diperbaiki dan disempurnakan, baik dari sisi teknis maupun pengelolaan anggaran,” katanya.
Saan menyebut DPR juga menerima berbagai masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa, terkait pelaksanaan program unggulan pemerintah tersebut.
DPR Kawal Aspirasi soal BBM
Selain MBG, DPR juga menaruh perhatian terhadap aspirasi masyarakat mengenai harga dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi.
Menurut Saan, persoalan energi tidak hanya dipengaruhi kondisi dalam negeri, tetapi juga dinamika geopolitik dan ekonomi global yang berdampak terhadap harga energi dunia.
Karena itu, DPR telah mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan pemerintah, termasuk Kementerian ESDM, untuk membahas berbagai tuntutan yang berkembang.
“Pemerintah telah menyampaikan komitmennya untuk menjawab tuntutan masyarakat yang disuarakan mahasiswa maupun kelompok lainnya. Namun kondisi global juga sangat memengaruhi kebijakan energi di Indonesia,” tuturnya.
DPR Akan Terus Mengawal
Di akhir keterangannya, Saan memastikan DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program pemerintah, termasuk sektor energi dan program Makan Bergizi Gratis.
Ia menegaskan DPR tidak hanya memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga menyampaikan kritik dan masukan apabila ditemukan persoalan di lapangan.
“DPR akan terus berusaha mengawal apa yang menjadi komitmen pemerintah, sambil tetap menyampaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” pungkasnya.
Dengan demikian, menurut Saan, fungsi pengawasan DPR tetap berjalan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, meski peta politik nasional saat ini didominasi partai-partai pendukung pemerintah.
(Anton)
