SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Badan Legislasi DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mendukung pemerintah untuk melanjutkan proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. (Kaltim)
“Jadi, ide pemerintah ini kita dukung,” kata Eem dalam Forum Legislasi dengan tema ‘Quo Vadis RUU Ibukota Negara’ di Jakarta, Selasa (5/10/2021).
Forum Legislasi ini juga dihadiri itu dihadiri Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna dan Anggota DPR dari Fraksi Golkar Dapil Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian yang hadir secara virtual.
Menurut Eem, pemindahan Ibukota Baru sangat urgen, karena DKI Jakarta saat ini mengalami penurunan muka tanah 5-12 cm per tahun. Jika laju penurunan muka tanah di Jakarta terus berlangsung, Jakarta akan semakin rentan tergenang air pasang dan banjir.
Dampak lainnya, adalah meningkatnya risiko kerusakan pada infrastruktur jalan dan jembatan, degradasi bangunan yang diikuti penurunan nilai properti.
“Jadi, banyak permasalahan di DKI Jakarta yang sulit diselesaikan saat ini,” imbuh Eem.
Pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden dan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke DPR RI.
Surpres dan draf RUU Ibu Kota negara diserahkan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke Ketua DPR Puan Maharani pada 29 September lalu.
Politisi Fraksi PKB ini mengatakan Surpres tersebut merupakan babak baru setelah meredup selama pandemi Covid-19.
Mesti begitu, Neng Eem mengaku di Baleg DPR RI sendi belum membahas terkait Pemindahan Ibukota Negara (IKN) tersebut.
“Secara formal di baleg belom dibahas. Tapi IKN ini penting dan urgen. Tentu Persiapan juga harus dibahas secara komprehensif di Baleg DPR nanti,” pungkas Eem.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menegaskan Partai Golkar mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Menurutnya rencana tersebut patut dibahas kembali secara serius.
“Saya juga tentu saja dari Golkar mendukung pemindahan ibu kota,” kata Hetifah.
Dirinya mengeklaim saat gagasan pemindahan ibu kota negara disampaikan Presiden Jokowi pada pertengahan 2019 lalu, sebagian besar fraksi mendukung rencana tersebut.
Bahkan saat itu DPR juga telah membentuk pansus pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang diketuai Zainudin Amali.
“Jadi sebetulnya sudah ada pemanasan di DPR pada saat itu, tetapi karena sekarang kita memasuki babak baru, setelah hampir dua tahun ini didera pandemi, sebaiknya tentu saja kita akan membahas dari awal kembali,” ujarnya.
Namun demikian, ia berharap pemindahan ibu kota tidak hanya sekadar memindahkan masalah yang ada di Jakarta ke tempat baru. “Lebih bagus enggak usah pindah kalau kayak gitu,” ungkapnya.
Ia berharap pemindahan ibu kota menjadi kesempatan besar untuk melakukan suatu terobosan dan inovasi. Baik di dalam pengetahuan maupun pembangunan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu berharap adanya ibu kota negara yang baru ini terjadi proses pemerataan di dalam pembangunan.
“Tentu saja mindset Jawasentris nanti akan berubah menjadi Indonesiasentris, kebetulan saja memang Kaltim berada di tengah-tengah lokasi, secara simbolik juga menunjukkan, bahwa ini bukan Jakartasentris, mungkin Jakarta Indonesia masa kini, tetapi Indonesia masa depan kita akan bangun bersama gitu, kebetulan saja tempatnya nanti di Kalimantan Timur,” tutur anggota DPR daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut. (wwa)
