SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PP Semmi) menyatakan sikap terkait kondisi demokrasi yang berkembang di Indonesia. PP Semmi mendorong seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas demokrasi dengan mengedepankan dialog yang santun, damai, serta dilakukan melalui cara-cara konstitusional dan bermartabat.
Ketua Umum PP Semmi Zulhadi Ariza mengatakan, demokrasi harus dijalankan dengan menjunjung tinggi etika, moral, hukum, serta kepentingan masyarakat luas.
“Satu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan demokrasi senantiasa mengedepankan dialog yang santun, damai, dan mari kita buktikan bahwa kedewasaan berdemokrasi di Indonesia dijunjung tinggi melalui cara-cara yang konstitusional dan bermartabat,” ujar Zulhadi dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/8/2026).
Hak Berpendapat Harus Tetap Dalam Koridor Hukum
Zulhadi menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, hak tersebut tidak berarti dapat dilakukan tanpa memperhatikan aturan dan kepentingan masyarakat lainnya.
Menurutnya, setiap penyampaian aspirasi harus tetap berada dalam koridor hukum, menjaga ketertiban umum, serta menghormati etika moral bangsa.
“Kedua, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjunjung tinggi etika moral dan demokrasi yang bermartabat. Setiap penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang,” katanya.
“Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tetap mematuhi koridor hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum, serta menghormati etika moral bangsa demi kebaikan bersama dan tegaknya kedaulatan negara,” sambung Zulhadi.
Tolak Provokasi dan Perusakan Fasilitas Publik
PP Semmi juga menyerukan kepada seluruh pemuda dan masyarakat untuk menjaga marwah serta kehormatan simbol-simbol kedaulatan negara.
Zulhadi meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan rakyat tetapi berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Ketiga, PP Semmi menyerukan kepada seluruh pemuda dan masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga marwah serta kehormatan simbol-simbol kedaulatan negara. Kami menolak upaya provokasi elemen yang mengatasnamakan rakyat yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan negara,” ujarnya.
PP Semmi juga menyatakan penolakan terhadap kegiatan penyampaian pendapat yang berpotensi melanggar hukum, mengganggu aktivitas masyarakat, maupun merusak fasilitas publik.
“Empat, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menyatakan sikap tegas penolakan segala bentuk kegiatan penyampaian pendapat yang berpotensi melanggar ketentuan hukum, mengganggu aktivitas masyarakat luas, atau merusak fasilitas publik yang merupakan aset bersama bangsa,” tegas Zulhadi.
PP Semmi Tolak Rencana Aksi AMPB
Dalam sikapnya, PP Semmi menyatakan menolak rencana aksi Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Zulhadi menilai, penyampaian aspirasi tetap merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus dilakukan dengan tanggung jawab serta tidak mengatasnamakan keresahan masyarakat secara sepihak.
“Maka dari itu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menolak seruan aksi AMPB di depan Gedung DPR yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 jika tidak memiliki legitimasi yang mewakili bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi etika moral demokrasi karena rentan terprovokasi dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Zulhadi.
Ia meminta pihak AMPB tetap mengedepankan mekanisme demokrasi yang konstitusional dalam menyampaikan aspirasi.
“Menyeru AMPB dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan penuh tanggung jawab moral dan etika terhadap demokrasi bangsa dan negara,” tambahnya.
Ajak Masyarakat Fokus Bantu Korban Bencana
Selain menyikapi dinamika demokrasi, PP Semmi menyerukan solidaritas kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Sumatra, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.
Zulhadi mengatakan, masyarakat seharusnya mengoptimalkan energi dan kepedulian untuk membantu warga yang sedang menghadapi musibah.
“Lima, kami menyerukan solidaritas kemanusiaan untuk Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur yang sedang terdampak bencana,” ujarnya.
Menurutnya, di tengah dinamika sosial yang berkembang, seluruh elemen masyarakat perlu memperkuat gotong royong dan memberikan bantuan nyata kepada para korban bencana.
“Kalau melihat dinamika sosial yang terjadi saat ini, seharusnya seluruh masyarakat Indonesia mengoptimalkan energi, memfokuskan perhatian, dan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah bencana alam di Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur,” katanya.
Ia mengajak masyarakat bersama-sama membantu proses pemulihan warga terdampak agar dapat segera bangkit dari bencana.
“Mari kita bahu-membahu menyatukan kekuatan gotong royong dan mengulurkan bantuan nyata untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak agar lekas pulih dan bangkit kembali demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Zulhadi.
Dengan lima sikap tersebut, PP Semmi menegaskan pentingnya menjaga demokrasi tetap berjalan secara damai dan konstitusional, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
PP Semmi berharap seluruh elemen bangsa dapat menempatkan kepentingan persatuan, ketertiban, dan kemanusiaan sebagai bagian penting dalam menjalankan kehidupan demokrasi di Indonesia.
(Kiki Apriyansyah)
