SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, setiap peserta Program Kartu Pra Kerja skema normal di 2023 akan menerima bantuan biaya pelatihan senilai Rp 4,2 juta. Biaya tersebut akan diberikan dalam bentuk pelatihan senilai Rp 3,5 juta, biaya transportasi Rp 600 ribu yang akan dibayarkan satu kali.
“Namun biaya pelatihan Program Kartu Pra Kerja skema normal lebih tinggi. Program Kartu Pra Kerja skema bansos biaya pelatihannya lebih rendah dari biaya bantuan, sekarang biaya pelatihannya lebih besar yakni sebesar Rp3,5 juta,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Karena tidak lagi bersifat semi bansos, penerima bantuan seperti subsidi upah, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan menjadi peserta Program Kartu Pra Kerja. “Karena ini retraining dan reskilling, bukan bansos lagi,” katanya.
Pelatihan yang mesti dijalankan peserta Program Kartu Pra Kerja skema normal di 2023 juga berdurasi lebih panjang yakni hingga 15 jam dibandingkan skema semi bansos yang dilaksanakan secara online, yakni hanya selama enam jam. Pelatihan secara langsung atau offline akan diselenggarakan terutama untuk bidang-bidang tertentu.
Antara lain keterampilan yang masuk dalam kriteria Indonesia critical occupation list dan future of job menurut World Economic Forum (WEF). Antara lain beberapa pendidikan yg terkait bisnis, seperti digital marketing, data specialist, manager logistic, surveyor, dan desain grafis.
Pelatihan sektor manufaktur juga diberikan seperti pelatihan untuk menjadi manajer produksi, manajer operasi, ahli teknik industri dan produksi, inspektur keselamatan, kesehatan, dan kualitas produksi, kemudian ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja.
Di bidang ekonomi kreatif, pelatihan akan diberikan untuk bidang desain grafis, desain layout, animasi, sementara untuk bidang teknik, pelatihan akan diberikan bagi teknisi jaringan dan sistem komputer serta power plant operator.
“Di bidang pertanian diberikan pelatihan kepada skilled farmer. Di bidang jasa, diberi pelatihan termasuk untuk kurir, pengantar paket, pekerja hospitality, pekerja kebersihan, shop keeper, dan lain-lain,” ucapnya.
Airlangga menambahkan, pelaksanaannya diatur skema normal yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022.
“Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut, salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran,” katanya.
Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.
Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.
Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang, yakni dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s
Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.
Selanjutnya, penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan untuk menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial melainkan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.
Ke depannya, Pemerintah berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yag telah ditentukan.
“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” tegas Menko Airlangga. (wwa)
