SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Fadli Zon turut mengecam Kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel sekaligus sosok yang dikenal pembenci Arab, Itamar Ben-Gvir, ke Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Selasa (3/1/2023). Menurutnya, tindakan Menteri Keamanan Nasional Israel itu provokatif dan intimidatif.
“Tindakan Menteri Itamar itu provokatif dan intimidatif sekaligus ancaman nyata bagi masa depan perdamaian Palestina dan Israel. Dewan Keamanan PBB tidak cukup mendiskusikan tindakan itu. PBB harus bertindak nyata,” desak Fadli dalam keterangan persnya, Kamis (5/1/2023).
Fadli Zon juga menolak keras kegaduhan yang disulut Itamar tersebut. “Kunjungan itu harus dikutuk. Komunitas internasional harus melakukan aksi konkret untuk mencegah kunjungan provokatif seperti itu ke depan. Israel harus diberikan sanksi keras. Jika diperlukan, Israel harus dikucilkan dari pergaulan internasional,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu, di sisi lain, mengingatkan dua konsekuensi atas kunjungan teranyar politisi garis keras sayap kanan Israel itu ke Al-Aqsa.
“Pertama, kunjungan itu berpotensi memicu meletusnya kembali kekerasan di Kompleks Al-Aqsa secara khusus dan di wilayah Palestina secara umum. Kedua, ini merupakan ancaman sangat serius atas status quo Al-Aqsa,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada bulan April 2023, lebih dari 200 orang terluka di Kompleks Al-Aqsa lantaran provokatif ekstremis Yahudi.
Terkait status quo Al-Aqsa, Fadli Zon menjelaskan bahwa sejak 1967 telah ditetapkan status quo atas Al-Aqsa, di mana orang-orang Yahudi tidak boleh berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsa dan hanya Muslim yang boleh beribadah di tempat suci tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI itu turut menyoroti peran Yordania sebagai kustodian atau pemelihara Al-Aqsa yang semakin tidak efektif. Untuk itu perlu penguatan kembali peran kustodian Yordania atas Al-Aqsa yang saat ini sekadar simbolis.
“Al-Aqsa di wilayah Yerusalem Timur sekarang sepenuhnya di bawah kontrol Israel. Di sisi lain, Yordania tidak memiliki kontrol apapun atas wilayah itu. Jelas, Yordania tidak bisa melindungi Al-Aqsa secara maksimal. Ini situasi yang paradoks. Komunitas internasional harus mengubah situasi ini,” pungkasnya.
Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan protes atas kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, ke komplek Masjid Al-Aqsa. Indonesia mengkutuk dan menyebut tindakan itu adalah provokasi.
“Indonesia mengutuk kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel ke komplek Masjid Al-Aqsa (3/1/2023). Kunjungan tersebut merupakan provokasi yang dapat memicu ketegangan dan siklus kekerasan baru di Palestina,” tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan di website resminya, Rabu (4/1/2023).
Indonesia meminta Israel menghormati status quo di wilayah tersebut. Indonesia juga minta agar Israel tidak melakukan tindakan provokasi.
“Indonesia menyerukan Israel untuk menghormati status quo yang sudah disepakati bersama dan menghindari aksi dan provokasi yang mencederai tempat-tempat suci di Yerusalem,” ucapnya.
“Indonesia menyerukan masyarakat internasional khususnya PBB untuk terus mendesak Israel untuk menghentikan segala tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di Kawasan,” tambahnya.
ndonesia pun mengungkit soal proses damai antara Palestina dan Israel. “Indonesia menekankan kembali pentingnya proses perdamaian Palestina-Israel berdasarkan prinsip ‘Two State Solution’ sesuai parameter yang disepakati secara internasional,” tulisnya lagi.
Two State Solution atau Solusi Dua Negara adalah salah satu opsi damai konflik Israel Palestina. Solusi ini menyerukan untuk dibuatnya dua negara untuk dua warga. Dengan solusi dua negara, negara Palestina berdampingan dengan Israel, di sebelah barat Sungai Yordan.
Seperti diketahui, orang menteri Israel yang beraliran ultranasionalis dan ekstrem kanan, Itamar Ben-Gvir, mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa pada Selasa (3/1/2023) waktu setempat. Ini menjadi kunjungan pertama Ben-Gvir sejak menjabat dalam pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.
Seperti dilansir AFP, Selasa (3/1/2023), kunjungan Ben-Gvir ini memancing kemarahan Palestina, yang memandang kunjungan itu sebagai provokasi. Kelompok militan Hamas yang menguasai Jalur Gaza juga memberikan peringatan kepada Ben-Gvir terkait kunjungannya.
“Pemerintahan kami tidak akan menyerah pada ancaman Hamas,” ucap Ben-Gvir dalam pernyataan yang dirilis juru bicaranya, setelah kelompok militan Hamas memperingatkan bahwa kunjungan itu adalah ‘garis merah’ atau ‘red line’.
