SUARAINDONEWS.COM, Banyuwangi – Pemerintah mulai menguji coba pendaftaran bantuan sosial (bansos) secara digital melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sistem ini memungkinkan masyarakat mendaftar secara mandiri atau mengusulkan tetangga yang dinilai layak menerima bansos, tanpa perlu perantara.
Uji coba pertama dilakukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, sejak 2 Oktober 2025. Kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat termasuk Wamen Bappenas, Wamen Dalam Negeri, Wamen PANRB, Wakil Kepala BSSN, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Daftar Mandiri, Hindari Subjektivitas
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, melalui Portal Perlinsos, masyarakat bisa mengajukan usulan bansos secara mandiri. Data yang masuk akan diproses otomatis oleh sistem untuk menghindari subjektivitas dan bias dalam penentuan penerima manfaat.
“Yang memilih dan memilah nanti adalah sistem, sehingga lebih objektif. Jadi masyarakat tinggal daftar,” kata Gus Ipul dalam keterangan pers, Jumat (3/10/2025).
Bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar, pendaftaran tetap bisa dilakukan dengan bantuan pendamping PKH, operator desa, perangkat RT/RW, atau tokoh setempat. “Cukup difoto wajahnya, nanti sistem yang memproses. Jadi lebih mudah bagi masyarakat,” tambahnya.
Terhubung dengan Data Nasional
Portal Perlinsos terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah, mulai dari Dukcapil, BKN, BPJS Kesehatan, BPN, hingga SAMSAT. Dengan integrasi ini, data penerima bansos dapat diverifikasi otomatis sehingga bantuan lebih tepat sasaran.
“Ketika kepala desa menginput nama yang dianggap layak, sistem yang akan menyeleksi karena sudah terhubung dengan seluruh data pemerintah,” jelas Gus Ipul.
Proses pendaftaran juga menggunakan verifikasi identitas biometrik dan pengenalan wajah, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya, kelayakan penerima manfaat akan ditentukan panel ahli dari Kementerian Sosial, BPS, serta kementerian/lembaga terkait.
Banyuwangi Jadi Lokasi Uji Coba
Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena memiliki kondisi geografis yang beragam: pesisir, pegunungan, kawasan padat penduduk, hingga daerah dengan keterbatasan sinyal.
“Memang sengaja dipilih di tempat yang berat, supaya bisa diuji apakah sistem ini tetap bisa berjalan baik,” kata Gus Ipul.
Integrasi Seluruh Program Bansos
Menurut Gus Ipul, digitalisasi bansos ini merupakan arahan Presiden agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Melalui Portal Perlinsos, data dari berbagai program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan daerah akan terintegrasi dalam satu sistem.
“Selama ini ada keluarga yang dapat satu paket, ada yang dua bahkan tiga, tapi belum bisa terlihat jelas. Dengan sistem ini, semua bantuan pemerintah yang diterima keluarga bisa dipantau,” jelasnya.
Dengan uji coba ini, pemerintah menargetkan Perlinsos dapat segera diterapkan secara nasional sehingga pendaftaran bansos bisa dilakukan langsung oleh masyarakat, transparan, tanpa perantara, dan berbasis data terintegrasi.
(Anton)
