SUARAINDONEWS.COM, PADANG — Di tengah derasnya arus disinformasi dan fragmentasi informasi di ruang publik digital, generasi muda dituntut tidak sekadar piawai mengonsumsi konten, tetapi juga bersikap kritis terhadap pesan yang mereka terima dan sebarkan. Mahasiswa memegang peran kunci sebagai benteng pertahanan demokrasi di era digital.
Pesan tersebut ditegaskan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Dr Puadi SPd MM saat menghadiri forum Bawaslu Campus Connect bertajuk ”Generasi Digital, Demokrasi Transparan” di Aula Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (UNP), Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (13/10/2026).
Di hadapan ratusan mahasiswa dan civitas akademika, Puadi mengingatkan pentingnya daya saring di era banjir informasi. Kecerdasan digital tidak lagi diukur dari seberapa cepat seseorang membagikan ulang sebuah kabar, melainkan dari kedalaman verifikasi atas kebenaran fakta tersebut.
”Jangan hanya bertanya apakah informasi ini menarik. Bertanyalah, apakah informasi ini benar,” kata Puadi mengingatkan para peserta.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI tersebut menjelaskan bahwa lanskap politik saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika media sosial. Mahasiswa bukan lagi sekadar penonton atau konsumen pasif, melainkan produsen opini, pembentuk narasi publik, sekaligus penggerak partisipasi politik warga.
”Saudara bukan hanya generasi yang hidup dengan teknologi. Saudara adalah generasi yang membentuk teknologi sekaligus dibentuk oleh teknologi,” ujar Puadi.
Kewargaan Digital yang Kritis
Gagasan ini berakar pada konsep critical digital citizenship atau kewargaan digital yang kritis dan bertanggung jawab. Di ruang digital yang bertempo cepat, dinamis, dan terfragmentasi, narasi yang paling populer sering kali mengabaikan akurasi fakta. Oleh karena itu, Bawaslu mendorong mahasiswa untuk selalu menguji motif di balik setiap informasi politik yang beredar.
”Jangan hanya bertanya siapa yang menyebarkan informasi ini, tetapi untuk kepentingan apa informasi ini disebarkan,” tegasnya.
Tantangan disinformasi dan manipulasi narasi di ruang digital dapat menurunkan kualitas kepemiluan apabila tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen literasi digital yang mendidik masyarakat sekitarnya agar tidak terjebak propaganda atau ujaran kebencian.
Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu RI bekerja sama dengan UNP ini dibuka oleh Rektor UNP Ir Krismadinata ST MT PhD. Diskusi panel yang dipandu moderator Gusmirawita MPd ini juga menghadirkan perspektif dari lima akademisi lintas perguruan tinggi, yaitu Dr Heri Herdiawanto MSi (Universitas Al-Azhar Indonesia), Dr Khairul Fahmi SH MH (Universitas Andalas), Dr Reno Fernandes MPd (UNP), Dr Wirdyaningsih SH MH (Universitas Indonesia), serta Dr Ngudi Astuti MSi (Universitas Jayabaya).
Melalui edukasi politik ini, Bawaslu berharap lahir generasi muda yang tangguh menjaga integritas demokrasi, mampu membedakan fakta dari manipulasi, serta secara aktif mengawal jalannya pemilu yang transparan dan bermartabat.
(Yulianto)
